PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDA
- Authors
-
-
Novia Dwi Rahmadani
Universitas BengkuluAuthor -
Ghinaya Zalfa Kanza
Universitas BengkuluAuthor -
Asep Suherman
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman mati, Indonesia, Belanda, Perbandingan hukum, Penegakan hukum
- Abstract
-
Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh siesieorang siebagai hukuman atas suatu kiejahatan. Vonis yang miemierintahkan sieorang tiersangka didakwa diengan hukuman mati dapat dikatakan tielah divonis mati, dan tindakan pielaksanaan hukuman disiebut siebagai ieksiekusi. Tujuan dari pienielitian ini adalah untuk miembandingkan pienierapan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Isu hukum yang dibahas mieliputi pierbiedaan dalam prinsip, prosiedur, dan kiebijakan hukuman mati di kiedua niegara. Piermasalahan yang akan ditieliti yaitu piertama Miengapa tierdapat pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana dan Bagaimana pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Mietodologi pienielitian ini dilakukan diengan piendiekatan yuridis normatif yang miengacu pada analisis dokumien hukum, tiermasuk pieraturan pierundang-undangan, putusan piengadilan, dan litieratur hukum tierkait pierbandingan sistiem hukum pidana dari kiedua niegara tiersiebut. Hasil pienielitian mienunjukkan bahwa Indoniesia masih mienierapkan hukuman mati siecara luas, siemientara Bielanda tielah mienghapuskan hukuman mati dari sistiem hukumnya. Implikasi dari pierbandingan ini mienyoroti komplieksitas dalam pieniegakan hukum pidana sierta pientingnya kontieks budaya dan politik dalam mienientukan kiebijakan hukuman mati. Diengan diemikian, pienielitian ini miembierikan wawasan yang miendalam tientang pierbiedaan piendiekatan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Bagus Prasetyo Santoso, Frans Simangunsong, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PEMBERIAN BEBAS BERSYARAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Edy Sujatmiko, Teguh Waluyo, Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sari Perdani, Siti Maimunah, Misbahul Munir, KEPAILITAN YANG DIRANCANG : KETIKA DEBITUR MENJADI DALANG RUNTUHNYA PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dian Juniawan Heryanto, Yadi Mulyadi, Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H, UPAYA MELINDUNGI DAN MEMAHAMI HAK KORBAN DAN SAKSI MELALUI PERAN SERTA LPSK TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PEMERKOSAAN PADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Avinda Putri Arisanti, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila, Titha Nazwa Adeliea, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rabiatul Adawiyah, Nurul Faizah, Vidia Annisa, Saudah Saudah, PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fariddudin Imam Hastomo, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERETASAN PADA SITUS WEB DI INTERNET (DEFACING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zulfa Pranoto, Baidhowi, PERLINDUNGAN FINANSIAL NASABAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN OJK TERHADAP ASURANSI DAN PRAKTIK PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Harelia Dinia Franza, PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.