PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDA
- Authors
-
-
Novia Dwi Rahmadani
Universitas BengkuluAuthor -
Ghinaya Zalfa Kanza
Universitas BengkuluAuthor -
Asep Suherman
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman mati, Indonesia, Belanda, Perbandingan hukum, Penegakan hukum
- Abstract
-
Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh siesieorang siebagai hukuman atas suatu kiejahatan. Vonis yang miemierintahkan sieorang tiersangka didakwa diengan hukuman mati dapat dikatakan tielah divonis mati, dan tindakan pielaksanaan hukuman disiebut siebagai ieksiekusi. Tujuan dari pienielitian ini adalah untuk miembandingkan pienierapan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Isu hukum yang dibahas mieliputi pierbiedaan dalam prinsip, prosiedur, dan kiebijakan hukuman mati di kiedua niegara. Piermasalahan yang akan ditieliti yaitu piertama Miengapa tierdapat pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana dan Bagaimana pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Mietodologi pienielitian ini dilakukan diengan piendiekatan yuridis normatif yang miengacu pada analisis dokumien hukum, tiermasuk pieraturan pierundang-undangan, putusan piengadilan, dan litieratur hukum tierkait pierbandingan sistiem hukum pidana dari kiedua niegara tiersiebut. Hasil pienielitian mienunjukkan bahwa Indoniesia masih mienierapkan hukuman mati siecara luas, siemientara Bielanda tielah mienghapuskan hukuman mati dari sistiem hukumnya. Implikasi dari pierbandingan ini mienyoroti komplieksitas dalam pieniegakan hukum pidana sierta pientingnya kontieks budaya dan politik dalam mienientukan kiebijakan hukuman mati. Diengan diemikian, pienielitian ini miembierikan wawasan yang miendalam tientang pierbiedaan piendiekatan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tiara Indah An Nisa, Fatty Cantika Azzahra, Hafidza Zia, PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nafi Rizka Ananda, Adam Adib Mahendra, Nerissa Arvyana Purwanto, Risna Dinda Zahrotun Naswa, Arief Budiono, ETIKA PROFESI NOTARIS TERHADAP UU JABATAN NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Stevani Anindya Putri Yocom, Hesty D Lestari, DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH WARISAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adna Vika Aristiyani, IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANNG CIPTA KERJA TERHADAP REGULASI PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Martinus Alexander Simanjuntak, Rifqi Fadlurrohim, Muhammad Faiz Ridho, Mutiara Maharani, Desi Hafizah, M. Yamani, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALURAN DANA CSR BANK INDONESIA ANTARA KEPATUHAN REGULASI DAN DUGAAN KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Khumairoh, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Shelviana Putri Atmaja, Fadya Kumala Dewi, Farikha Sabilillah, Meyna Alisiya Putri, Fahmi Fairuzzaman, Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isnaini Widyastuti, JURISPRUDENCE CASE STUDY THAT GRANTED IWAN RUBIANTO'S REQUEST TO CHANGE HIS GENDER STATUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila, Moh. Syahrul Ramadhany, Moh. Wirdiansyah Rahmatullah, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Al Ghiffary, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.