Mencari Format Ideal Pengadilan Khusus Pajak Pasca Putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023
- Authors
-
-
Anis Fauzan
Author
-
- Keywords:
- Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak di masa depan, terutama pasca masa transisi, maka terdapat tiga poin pertimbangan yang harus dilakukan. Pertama, kedudukan ideal Pengadilan Pajak di masa depan. Kedua, rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, terutama hakim ad hoc yang tidak mungkin akan kembali merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan, KMK Nomor 449/KMK.01/2003. Ketiga, integrasi kompetensi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang mencakup kompetensi dalam memahami segala bentuk ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sekaligus kompetensi dirinya sebagai seorang advokat. Hal ini karena pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan PTUN jadi harus tunduk pada ketentuan yang seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Downloads
- Published
- 2025-06-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Nadia Ria, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Askar Fansy Naufal, Pebina Lumban Gaol, Marta Deki Putra, Pipi Susanti, ANALISIS YURIDIS PENGARUH KEDUDUKAN OTORITA IKN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Julius Siahaan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raditya Nursyam, IMPLEMENTASI DOKTRIN STATE IMMUNITY DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ICSID: ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN INTERPRETASI ‘CLEAR AND UNEQUIVOCAL WAIVER’ DI AUSTRALIA, KANADA, DAN HONG KONG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Abdurrahman, EVALUASI IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP KEWAJIBAN LINGKUNGAN DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurul Fujairah, Endang Hadrian, Sri Wahyuni, PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM GANTI RUGI ASURANSI MOBIL YANG TERBAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yebi Febri, Gina Azhara Nabilla. R, Sona Norana Kurnia Ilahia, Salsabilah Salwa Septiani, Putri Ananda Asisti, Iskandar Iskandar, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELAMAR ASN DALAM PROSES REKRUTMEN CPNS/PPPK YANG MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIEGENCE (AI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eka Cahya Diva Arta Mevia, Oktavia Trisna Fernanda, Ratna Malika Putri, Adilah Dian Isnaeni, Pinkan Ayu Candawati, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Herliana Rahmawati, POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MERANGKAP JABATAN PPAT DILUAR WILAYAH JABATANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Irwan Triadi , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DESERSI OLEH PERSONEL MILITER (DALAM STUDI KASUS NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.