PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN
- Authors
-
-
Raffi Fathin Saputra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Ilyasa Laits Sambarana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Christian Joseph Silaban
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Rayhan Algiffari Suharno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Mahmud Aqil
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pemerintah Daerah, Regulasi, Budaya, Ekonomi Lokal, Pariwisata Setu Babakan, Local Government, Regulation, Culture, Local Economy, Setu Babakan Tourism
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan budaya lokal di destinasi wisata Setu Babakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UMKM menunjukkan inisiatif lokal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih tegas, inklusif, dan terkoordinasi agar pemberdayaan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
This study examines the strategic role of local governments in formulating regulations to support economic development through the empowerment of local culture at the Setu Babakan tourism destination. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although various regulations have been issued by central and local governments, their implementation still faces challenges, especially in coordination among stakeholders. Furthermore, the active participation of MSME actors shows local initiatives in maintaining economic stability. In conclusion, firmer, inclusive, and well-coordinated regulations are needed to ensure that cultural empowerment can proceed sustainably and provide real economic benefits to the community.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Utami Aprilia, Dista Aulia Y, Adibio Ramadinov, Edra Satmaidi, Wulandari, ANALISIS PERAN HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Joshua Serafim Tangka, PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DENGAN PENDEKATAN TEKNOLOGI, HUKUM, DAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akmal Mubaroh Taufiqur Rohman, Junifer Dame Pandjaitan, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Siti Nadia Ria, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Askar Fansy Naufal, Pebina Lumban Gaol, Marta Deki Putra, Pipi Susanti, ANALISIS YURIDIS PENGARUH KEDUDUKAN OTORITA IKN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfindo Andry Saputra, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabila Aprilia, Baidhowi Baidhowi, ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMRN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Pajri Aprizal, Gina Azhara Nabilla. R, Sona Norana Kurnia Ilahia, Elsa Ilmiah, Salsabilah Salwa Septiani, Pipi Susanti, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ester Joytry Ritiau, Baidhowi Baidhowi, DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aricha Putriani, Mutia Fazira, Dicka Fadillah Dzikri, Nur Fuji Wara Norika, Mhd. Wafiq Ramadhan, PELESTARIAN PERMAINAN CONGKLAK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA RUMBIO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.