RELEVANSI PASAL 311 KUHP DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2766 TENTANG TUDUHAN ZINA TANPA BUKTI
- Authors
-
-
Salsa Arsilia
UIN Sunan Gunung DjatiAuthor -
Tajul Arifin
Author
-
- Keywords:
- Pasal 311 KUHP, Hadits, Penuduh Zina, Hukum Islam, Hukum pidana, Pembuktian
- Abstract
-
Penuduhan zina (qadzaf) dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Berdasarkan Pasal 311 KUHP, pelaku yang menuduh tanpa bukti yang sah dapat dikenai pidana penjara atau denda, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila pencemaran dilakukan secara tertulis atau terbuka di hadapan umum. Selain ketentuan hukum nasional, ajaran Islam melalui Hadits Riwayat Bukhari No. 2766 juga menegaskan bahwa menuduh seseorang tanpa dasar yang benar merupakan dosa besar yang berakibat hukuman berat di akhirat. Keselarasan antara hukum positif Indonesia dan ajaran Islam ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan sesama serta memberikan perlindungan hukum terhadap nama baik individu. Penegakan hukum terhadap kasus tuduhan zina diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.
- Downloads
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Putri Nawalul Hidayah, Tajul Arifin, KORELASI HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO.3415 dAN PASAL 1 UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Himmatul Aulia Rahmah, Tajul Arifin, LARANGAN KESAKSIAN PALSU DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN HUKUM :KONSEKUENSI KESAKSIAN PALSU MENURUT HUKUM POSITIF (STUDIKASUS HADITS SHAHIH BUKHARI NO. 5519 DAN PASAL 242 KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahwa Rizkina Arabella, Tajul Arifin, PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2416 DAN PASAL 10 UUPA NO. 5 TAHUN 1960 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afifah Juliawati, Tajul Arifin, MENGAMBIL HAK ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HR. MUSLIM NO. 2564 DAN PASAL 362 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Andre Scondery, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REMAJA DALAM KASUS ABORSI DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KUHP DAN UU KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, STUDI KASUS FORENSIK TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 603/Pid.Sus/2024/PN.Cibinong) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aria Saputra, Aurel Meidina Zammara, Farrel Rajendra Suprobo, Ronaldindo Rifky Trihandoko, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila, Moh. Syahrul Ramadhany, Moh. Wirdiansyah Rahmatullah, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwiki Wafiq Fitriawan, PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Noer Septia Marenah, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, Moh Salman Al Farisi Baidaie, Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Vicky Fernando, Wefy Efticha Sary, Dwi Putri Lestarika, DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arefa Dwi Yusephira, Pradita Febriyanti, Agustinus Sanny Prasetya, Ardi Rizki Kurniawan, Tegar Harbriyana Putra, STRATEGI PENUNTUTAN KASUS GRATIFIKASI PEJABAT DAERAH: DILEMA PENERAPAN PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 12B UU TIPIKOR DALAM PRAKTIK PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.