IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA
- Authors
-
-
Yuandra Dipati Rahman
Universitas Gadjah MadaAuthor
-
- Keywords:
- Common Heritage of Mankind, Hukum Laut Internasional, UNCLOS, Indonesia, Area
- Abstract
-
Prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Laut Internasional yang menekankan bahwa wilayah tertentu di laut, khususnya Area (dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional), adalah warisan bersama seluruh umat manusia. Prinsip ini diatur secara resmi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menetapkan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di Area harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia, dengan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab oleh Otoritas Dasar Laut Internasional. Implementasi prinsip ini memiliki implikasi strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut yang signifikan dan kepentingan geopolitik maupun ekonomi di kawasan maritim global. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya laut global. Selain itu, implementasi prinsip CHM menuntut sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka hukum internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam forum maritim dunia. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip CHM dan menyajikan relevansi serta dampaknya terhadap kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Benedictus Avianto Pramana, ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA 'SHADOW INVESTMENT' DALAM SEKTOR TEKNOLOGI DIGITAL: TANTANGAN TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anisa Magfira Taha, Radini, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MEREK DAGANG AYAM GEPREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Andika Rafa Hendrawan Andika, Bagas Dava Aji Ramadhan Bagas Dava, Bayu Arif Hiahdar Bayu, Triana, S.Kom., M.Kom, Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoan Shevila Kristiyenda, Tasya Safiranita Ramli, Pelindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital terhadap Ancaman Pencurian Data melalui BTS Palsu (Fake BTS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ayu Lestari, Nora Apriani, Roidah Yanti, Bara Robinsa, Desi Hafizah Sudirman, EVALUASI PELAKSANAAN PERDA RTRW KOTA BENGKULU TERKAIT KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Fibril Salsabila, Muhammad Nizar Awaluddin, Claudya Ayu Ananta, Rinda Nizwa Azzahra, Andri Permana Bangun, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maherys Chan Gusvino, ANALISISYURIDISTERHADAPPENYALAHGUNAANNARKOTIKA OLEHPRAJURITTNIDALAMPERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NOMOR3TAHUN2025TENTANGPERUBAHANATAS UNDANG-UNDANGNOMOR34TAHUN2004TENTANGTENTARA NASIONALINDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabila Ayu Pramita, PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: ANALISIS DUALISME TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raffi Fathin Saputra, Ilyasa Laits Sambarana, Christian Joseph Silaban, Rayhan Algiffari Suharno, Mahmud Aqil, PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Windya Dimas Jaya Pramudita, IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.