PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN
- Authors
-
-
Raffi Fathin Saputra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Ilyasa Laits Sambarana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Christian Joseph Silaban
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Rayhan Algiffari Suharno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Mahmud Aqil
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pemerintah Daerah, Regulasi, Budaya, Ekonomi Lokal, Pariwisata Setu Babakan, Local Government, Regulation, Culture, Local Economy, Setu Babakan Tourism
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan budaya lokal di destinasi wisata Setu Babakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UMKM menunjukkan inisiatif lokal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih tegas, inklusif, dan terkoordinasi agar pemberdayaan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
This study examines the strategic role of local governments in formulating regulations to support economic development through the empowerment of local culture at the Setu Babakan tourism destination. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although various regulations have been issued by central and local governments, their implementation still faces challenges, especially in coordination among stakeholders. Furthermore, the active participation of MSME actors shows local initiatives in maintaining economic stability. In conclusion, firmer, inclusive, and well-coordinated regulations are needed to ensure that cultural empowerment can proceed sustainably and provide real economic benefits to the community.
- Author Biographies
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gina Azhara Nabilla. R, Sona Norana Kurnia Ilahia, Putri Ananda Asisti, Nabila Afifah, Desi Hafizah Sudirman, KAJIAN HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TAMAN WISATA ALAM (TWA) DANAU DAM TAK SUDAH PASCA ALIH STATUS DARI CAGAR ALAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aldi Syulton Arrosyid, Ratna Endang Widuatie, Muhammad Boy Sahabillah, Hariz Alfarizi, ANALISIS HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM SEPAK BOLA : STUDI KASUS NENEK IVAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabilah Khairina Zahro, Ari Metalin Ika Puspita, MEMAHAMI HAMBATAN PENDIDIKAN DI GRESIK: SEBUAH REFLEKSI PROBLEMATIKA NASIONAL YANG TERABAIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eka Cahya Diva Arta Mevia, Oktavia Trisna Fernanda, Ratna Malika Putri, Adilah Dian Isnaeni, Pinkan Ayu Candawati, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Nur Fauziah Ahmad, Wulan Tri Ananda, Viena Handia, Florencya Jeannette, Rizky A Putri, PERCERAIAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS: PENYEBAB, PROSES, DAN DAMPAKNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eprilia Maulida, Raisa Qatsratu’ain, SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Biansly Ladiesya, Muhammad Rafsanjani, Bella Thericia, Yasser Al Baihaqi, Wevy Efticha Sary, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL: STUDI ATAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Edra Satmaidi, Wulandari, Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aninda Emilia Helena, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DALAM VISI INDONESIA 2045: PEMBANGUNAN BERKEANJUTAN ATAU ANCAMAN LINGKUNGAN? , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.