PERAN ICRC SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Daniella Sitanggang
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Divany Harbina Emzilena Kaban
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- ICRC, Legal Subject, International Law, Role., ICRC, Subjek Hukum, Hukum Internasional, Peran.
- Abstract
-
This study aims to examine the stages of the ICRC becoming a subject of international law and to examine the role of the ICRC in helping and ensuring the security of victims of armed conflict in real terms. This background is based on the beginning of the establishment of the ICRC in 1863 which aims to ensure protection and assistance for victims of armed conflict and other violent situations which were then continued in the Geneva Convention in 1949. The research method used is a normative approach based on theoretical and literature analysis. The results of the study show that the beginning of the ICRC becoming a subject of international law began with the encouragement of the International Committee of the Red Cross for the Swiss Government to hold an international diplomatic meeting and invite representatives from various countries. As a subject of international law, the ICRC carries out its mission to continue to provide protection for civilians based on seven principles, namely: humanitarian nature, a sense of shared destiny, a neutral attitude, independence, volunteerism, a sense of volunteerism, and universality.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan ICRC yang menjadi salah satu subjek hukum internasional dan untuk mengkaji peran ICRC dalam membantu dan menjamin keamanan korban konflik bersenjata secara nyata. Latar belakang ini berdasar pada awal mula didirikannya ICRC pada tahun 1863 yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain yang selanjutnya berlanjut dalam konvensi Jenewa pada tahun 1949. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif yang berdasar pada analisis teori dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal mula ICRC menjadi subjek hukum internasional bermula dari adanya dorongan Komite Internasional Palang Merah terhadap Pemerintah Swiss untuk mengadakan pertemuan diplomatik internasional dan mengundang perwakilan dari berbagai negara. Sebagai subjek hukum internasional, ICRC menjalankan misinya untuk terus memberikan perlindungan bagi warga sipil dengan berdasar pada tujuh prinsip, yaitu: sifat kemanusiaan, rasa senasib-sepenanggungan, sikap netral, mandiri, sukarela, rasa sukarela, dan universal.
- Downloads
- Published
- 2025-06-24
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Daniella Sitanggang, TAHAPAN PEMBUATAN CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Sylvia Lesmana Clara, Dianne Eka Rusmawati, Nenny Dwi Ariani, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA SECARA PREVENTIF DAN PENEGAKAN REPRESIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mahfudzotul Ilmiyah, Naila Shofi, HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohammad Hayqal Rafi Khamid, Sang Ayu Putu Rahayu, PERAN INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN DAN HUKUM DALAM MENDORONG INVESTASI LANGSUNG PADA ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mutiara Nefa Andini, Ghania Khalisa Ridev, Pipi Susanti, PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isma Nazwa Firmansyah, Dina Afriyanti, EVALUASI FORENSIK TERHADAP HASIL EKSHUMASI DALAM KASUS PEMBUNUHAN TERTUNDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Betti Rahmasari, M. Fachri Hanafi, Alief Akbar, Tuti Widya Ningsih, ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA No.678/Pid.B/2024/Pn.Pbr DAN No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Khalisa Noer Afina, Sesilya Karisma Dewi Ayu Hermawan, URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM KONTEKS REFORMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adna Vika Aristiyani, IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANNG CIPTA KERJA TERHADAP REGULASI PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Almira Rahma Harningtyas, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.