JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI KEWENANGAN HAK UJI MATERI MAHKAMAH AGUNG
- Authors
-
-
Fitria Nur Azizah
Universitas PamulangAuthor -
Dian Eka Prastiwi,S.H.,M.H.
Author -
R. Mohamad Karunia Romadhoni
Author -
R. Ayu Bakhita Moren Azhaara
Author
-
- Keywords:
- Income Tax Article 21, Average Effective Rate, THR, Judicial Review
- Abstract
-
The Minister of Finance Regulation Number 58 of 2023 on Income Tax Article 21 deductions aims to simplify income tax calculation and administration through the application of the Average Effective Rate (TER). However, its implementation has sparked public debate, especially regarding the taxation of religious holiday allowances (THR) and bonuses, which impact employee take-home pay in December. This study aims to analyze the impact of the regulation on individual taxpayers and evaluate the urgency of submitting a judicial review to the Supreme Court through material review authority. A descriptive qualitative approach is employed using library research and normative juridical analysis of tax regulations and legal literature. The findings indicate that while the TER system simplifies tax administration, applying it to non-regular income such as THR may impose a heavier burden on employees. Thus, policy evaluation is necessary to ensure fairness and legal protection for taxpayers through available judicial mechanisms.
- Downloads
- Published
- 2025-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yashinta Nurul Imani, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM:STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faizah Al-Habsyi, Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Dr.Noenik Soekorini,S.H.,M.H., Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H.,M.Hum, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fadhilah Awaludin, Aal Lukamnul Hakim, R Djuniarsono, MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASUKNYA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fajri Handiansyah, Muhammad Islahudin Azhari, Sultan Firdaus, Djati Kusumah, Dean Permana , TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PERISTIWA RMS SEBAGAI TINDAKAN MEMINIMALISIR MAKAR DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M Michael Anugerah Adam, Rahmania Br Sebayang, Zahra Auliana Borman, PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (LEGAL PROTECTION OF THE CRIME OF ABUSE OF CHILDREN THAT RESULTS IN SERIOUS INJURY) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Desy Natalia, Farsya Dalila Alamsyah, Stefie Yuliandra, Febrina Dwi Pramesti, Mohamad Rifqi Rizqathallah, TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Afifah, Mutiara Deja Saputri, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Iskandar Iskandar, Sonia Ivana Barus, PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SANKSI DISIPLIN ASN DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN NASIONAL PASCA UU NO. 20 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulidya Khoirunnisa, KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DSN – MUI DAN REGULASI OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.