KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA)
- Authors
-
-
Fikri Haikal
Universitas DjuandaAuthor -
Henny Nuraeny
Universitas DjuandaAuthor -
J. Jopie Gilalo
Universitas DjuandaAuthor
-
- Keywords:
- Kebijakan, Hukum, Narkotika, Anak, Policy, Law, Narcotics, Children
- Abstract
-
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan. Narkotika yang menjerat anak di bawah umur mendapat sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tapi dalam hal ini anak yang di bawah umur sesuai dengan KUHPidana mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Di mana anak di bawah umur mendapat keringanan hukuman untuk di kembalikan ke orang tuanya atau mendapat pelatihan kerja di pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap anak pengguna narkotika dikaji dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika serta penyebab anak menggunakan narkotika di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi melalui kepustakaan yang didukung dengan interview. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana seperti halnya tindak pidana narkotika, senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.
With the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it regulates legal sanctions, as well as things that are permitted. Narcotics that ensnare minors are subject to penalties as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. But in this case, minors in accordance with the Criminal Code receive legal protection in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Protection System. Where minors receive reduced sentences to be returned to their parents or receive job training in job training for 6 (six) months. The purpose of this study is to determine and analyze the legal policy towards child drug users as reviewed in Law Number 35 of 2009 concerning the eradication of narcotics crimes and the causes of children using narcotics in the jurisdiction of the Bogor City Police. The approach method used in this study is normative juridical, namely law is conceived as norms, rules, principles or dogmas. The approach method is carried out through literature studies supported by interviews. The results of the study show that efforts to overcome all forms of criminal acts such as narcotics crimes are always being pursued, the criminal law policies taken so far are none other than steps that are continuously explored and studied so that efforts to overcome these crimes are able to anticipate criminal acts that factually continue to increase.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-07-14
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reinaldi Hutabarat, Henny Nuraeny, MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANAPENIPUAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Richard Dufan Nurwantandayu, Henny Nuraeny, Nurwati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA KASAR (ABUSIVE LANGUAGE)DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moch Refani Handoko, Henny Nuraeny, DISPARITAS KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR GEDE (MOGE) YANG MELINTAS JALAN BEBAS HAMBATAN ATAU JALAN TOL DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Raisa Rizqiya, Maylana, Faulina Nandaretha, ANALISIS HUKUM REALITA DAN REGULASI PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shaffa Riyadhul Jannah. M, Eko Raharjo, Rini Fathonah, PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH RESIDIVISME ANAK MELALUI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Rindy Antika Indraswara, Bertha Yuniar Anugrah Mendrofa, Muhammad Gilang Ramadhan, Pharel Bertand, PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Pentana Seniwati, Erzavin Daveri, Gezika Amelia, Iskandar, Sonia Ivana Barus, ANALISIS KETIDAKSESUAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ASN TERHADAP PENUNDAAN CPNS DAN PPPK BERDASARKAN AUPB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shinta Apriani, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Windya Dimas Jaya Pramudita, IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meila Maulidina Eka Putri, Masyunah Masyunah, Nur Aini, Siti Maltufah, Djulaeka Djulaeka, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PIHAK EKSPEDISI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muklas Hafizh Savero, M. Ilham Adepio, KEKUATAN HUKUM AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoca Binar Galaxy, URGENSI PENATAAN HUKUM ATAS TAMBANG PASIR TRADISIONAL DI LUMAJANG: PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.