IMPLEMENTASI DOKTRIN STATE IMMUNITY DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ICSID: ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN INTERPRETASI ‘CLEAR AND UNEQUIVOCAL WAIVER’ DI AUSTRALIA, KANADA, DAN HONG KONG
- Authors
-
-
Raditya Nursyam
Universitas IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- State Immunity, Arbitrase ICSID, Waiver of Immunity, State-Owned Enterprises, Hukum Investasi Internasional
- Abstract
-
Pelaksanaan putusan arbitrase ICSID menghadapi kompleksitas hukum ketika bersinggungan dengan doktrin state immunity, khususnya dalam interpretasi konsep ‘waiver of immunity’ dan penerapan ‘control test’ terhadap state-owned enterprises. Penelitian ini menganalisis secara komparatif tiga kasus landmark: Kingdom of Spain v Infrastructure Services Luxembourg (Australia), CC Devas v Republic of India (Kanada), dan FG Hemisphere v Democratic Republic of Congo (Hong Kong). Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ketiga yurisdiksi sama-sama mengakui prinsip restrictive immunity, terdapat variasi signifikan dalam interpretasi ‘clear and unequivocal waiver’ yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase. Australia dan Kanada menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan implied waiver melalui submission to arbitration, sementara Hong Kong masih mempertahankan standar yang lebih ketat. Dalam konteks state-owned enterprises, penggunaan ‘control test’ menunjukkan perbedaan fundamental dalam menentukan extent of immunity, dengan implikasi praktis yang berbeda bagi investor internasional.
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-05-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Stevani Anindya Putri Yocom, Hesty D Lestari, DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH WARISAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lalu Muhammad Yusuf Arsyadi, Ulil Amra , Arfan Afriandi Akbar, Leo Dwi Cahyono, Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yashinta Nurul Imani, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM:STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoca Binar Galaxy, URGENSI PENATAAN HUKUM ATAS TAMBANG PASIR TRADISIONAL DI LUMAJANG: PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reka Khorisma, Rifqi Fadlurrohim, Saroza Idramsyah Raihan, Desi Hafizah Sudirman, Iskandar, TINJAUAN ASPEK HUKUM KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PEGAWAI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Pentana Seniwati, Erzavin Daveri, Gezika Amelia, Iskandar, Sonia Ivana Barus, ANALISIS KETIDAKSESUAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ASN TERHADAP PENUNDAAN CPNS DAN PPPK BERDASARKAN AUPB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tri Sentosa, Dadang Suprijatna, Rizal Syamsul Ma’arif, HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN UMUM DENGAN KETENTUAN KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anisa Magfira Taha, Radini, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MEREK DAGANG AYAM GEPREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.