PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
- Authors
-
-
Anneke Mawlidya
Universitas Bung Karno, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE, digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law
- Abstract
-
Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.
The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-08-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Aria Saputra, Aurel Meidina Zammara, Farrel Rajendra Suprobo, Ronaldindo Rifky Trihandoko, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, STUDI KASUS FORENSIK TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 603/Pid.Sus/2024/PN.Cibinong) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fadhilah Awaludin, Aal Lukamnul Hakim, R Djuniarsono, MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASUKNYA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Almira Rahma Harningtyas, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Noer Septia Marenah, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, Moh Salman Al Farisi Baidaie, Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meila Maulidina Eka Putri, Masyunah Masyunah, Nur Aini, Siti Maltufah, Djulaeka Djulaeka, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PIHAK EKSPEDISI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dinda Maharani Safitri, Kristina Sulatri, Yudhia Ismail, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aziz Umar Za, Sonnadia Salsabilla Putri, Febrica Stevany Erriza Putri, Weny Susanti, Desi Hafizah, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Senior Zalukhu, Alif Afrizal Shodiq, PERAN ADVOKAT DALAM PEDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE DI KANTOR LAW FIRM RAMOT BATUBARA, S.H. & ASSOCIATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.