PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
- Authors
-
-
Anneke Mawlidya
Universitas Bung Karno, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE, digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law
- Abstract
-
Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.
The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-08-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Avinda Putri Arisanti, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila, Titha Nazwa Adeliea, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marissa Safira Dinanti, Atika Puspita Marzaman, DINAMIKA KEAMANAN PERBATASAN DI PULAU SEBATIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sylvia Lesmana Clara, Dianne Eka Rusmawati, Nenny Dwi Ariani, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA SECARA PREVENTIF DAN PENEGAKAN REPRESIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Gusma, Ratna Endang Widuatie, Raditya Halim Pratama, Fikri Habib Sadida, ANALISIS PELANGGARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR SISTEM SATU ARAH (SSA) DI SEPANJANG JALAN MASTRIP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Grace Avianti, PERAN MARKETPLACE DIGITAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM : HARMONISASI HUKUM UNCITRAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Callista Anastasia Shallom Poerba, Kayus Kayowuan Lewoleba, KEJAHATAN SEKSUAL VIRTUAL TERHADAP ANAK (Studi Kriminologi Terhadap Komunitas Grup Inses Online) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dimas Ananda Saputro, Widhi Cahyo Nugroho, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGUBAHAN MUSIK MENJADI MUSIK REMIX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ken Sofya Arini, Trubus Rahardiansyah, TANTANGAN SOSIAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aria Saputra, Aurel Meidina Zammara, Farrel Rajendra Suprobo, Ronaldindo Rifky Trihandoko, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.