ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT

• Deana Sekar Malinda

  Universitas Bung Karno, Jakarta

  Author

• Camelia Camelia

  Universitas Bung Karno, Jakarta

  Author

The examination of a deceased body by a forensic doctor, which forms the basis for issuing a visum et repertum, plays a vital role in the Indonesian criminal justice system, yet this practice is prone to errors with legal implications. This study specifically analyzes the structure of legal accountability for forensic doctors in Indonesia using a normative juridical method that includes statutory, conceptual, and case study approaches. The analysis is focused on three forms of accountability: civil, criminal, and administrative/ethical. The study results show that civil liability can arise from tort claims (Article 1365 of the Civil Code) by the aggrieved family. Meanwhile, criminal liability, despite existing for the offenses of document forgery or negligence, tends to be difficult to apply. Administrative and ethical accountability, processed through the MKDKI and MKEK, serves as the primary guard in maintaining professional standards. This study also finds significant barriers in the evidentiary process, especially due to information asymmetry and the superior medical knowledge of doctors. In conclusion, although the legal framework is available, its effectiveness is hindered by procedural and evidentiary obstacles, necessitating the strengthening of oversight and legal literacy for officials.

Pemeriksaan jenazah oleh dokter forensik, yang menjadi dasar penerbitan visum et repertum, memegang peranan vital dalam peradilan pidana Indonesia, namun praktik ini rentan terhadap kesalahan yang berimplikasi hukum. Studi ini secara khusus menganalisis struktur pertanggungjawaban hukum bagi dokter forensik di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis difokuskan pada tiga bentuk pertanggungjawaban: perdata, pidana, dan administratif/etik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata bisa muncul dari gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh keluarga yang dirugikan. Sementara itu, tanggung jawab pidana, meskipun ada untuk delik pemalsuan surat atau kelalaian, cenderung sulit diterapkan. Adapun tanggung jawab administratif dan etik yang diproses melalui MKDKI dan MKEK menjadi garda terdepan dalam menjaga standar profesi. Studi ini juga menemukan adanya hambatan signifikan dalam proses pembuktian, terutama karena asimetri informasi dan superioritas pengetahuan medis dokter. Kesimpulannya, sekalipun kerangka hukumnya telah tersedia, efektivitasnya terhambat oleh kendala prosedural dan pembuktian, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan literasi hukum bagi aparat.

Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Administratum, 5(9).

Gunawan, N. E., Manuel Hutomo, C., Santoso, J., Christy Dwi Yudo, C., & Silvi Dhesinta Rini, W. (2024). Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kematian Bayi di dalam Kandungan yang terjadi di RSUD Sidikalang. UNES Law Review, 7(1), 134-148. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2230

Guwandi, J. (2013). Medical Malpractice dan Sengketa Medik. Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2016). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (5 ed.). EGC.

Indonesia. (t.t.-a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. (t.t.-b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kolib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(2), 238–254.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Linu, N. B. S., Maarthen, Y., & Waha, C. J. J. (2025). Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam Penanganan Sengketa Medis Dokter dan Pasien. LEX PRIVATUM, 15(2).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nasution, U. P. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(2), 91–108.

Sari, R. K., Idham, I., & Novriwan, N. (2021). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Pengahapusan Pidana Dan Konrtibusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 355–371.

Simanjuntak, T. G., Harahap, L. R., & Sembiring, A. M. (2024). The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters in Indonesia. International Journal of Law, Social Science, and Humanities, 1(2), 83–90.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Sudarmanto, S., & Arsanti, M. (2025). Problematika Pembuktian Dalam Sengketa Medis (Analisis Putusan PN Cikarang NO. 120/Pdt. G. 2019/PN Ckr). Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 76–87.

Yanita, L. (2025). Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 319–328.

• pdf