ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA
- Authors
-
-
Jodie Firmansyah Nur
Universitas Bandar LampungAuthor -
Luthan Ramadhanta Kholani
Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Farhan Aly
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pejabat Negara, Hukum Pidana, Keadilan
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus konkret. Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas, namun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi pejabat negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
- References
-
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia,
2025.
Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Irawan, D., & Suryani, R. (2018). Studi Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan U- Turn pada Jalan Perkotaan. Jurnal Teknik Transportasi, 21(1), 72-84.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Frans Hendra Winarta. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Yulianto, A. (2019). Korupsi Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-08-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Naufal Qushoyyi, Wevy Efticha Sari, Dwi Putri Lestari, PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marsya Putri Salsabila, PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN RASIONALITAS PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bulan Putri Wijaya, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PASAR TRADISIONAL: STUDI EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Vicky Fernando, Wefy Efticha Sary, Dwi Putri Lestarika, DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putu Caesar Waradana, Kadek Dimas Pramudya, Riska, DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT ANTAM TBK PADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Atika Purnama Sari, Zaskia Audilia, Tiara Angelia, Indah Rahmawati Salim, RELEVANSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI REJANG LEBONG: ANTARA KEADILAN RESTORATIF DAN HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kaia Azahra Putri Aimar, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri, Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe, Nalani Harumi, Salsabilla Putri Kartini Farid, Disya Soraya Qhaira, Rumi Alghozali Purwa, Mulyadi, HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN MASSA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.