UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG

Abstract

          Volatilitas ekstrem harga singkong di Provinsi Lampung telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi bagi 186.542 rumah tangga petani, dengan disparitas harga mencapai 250% antara musim panen dan periode kelangkaan. Penelitian ini menganalisis potensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura sebagai instrumen yuridis untuk legitimasi intervensi pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga singkong. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik library research dan content analysis terhadap dokumen kebijakan serta publikasi ilmiah relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi normatif UU Hortikultura menyediakan framework komprehensif untuk intervensi pemerintah melalui mekanisme perencanaan terintegrasi, regulasi distribusi yang berkeadilan, implementasi kebijakan protektif, dan optimalisasi koordinasi multi-level governance. Prinsip kedaulatan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan dalam undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum bagi penetapan Harga Acuan Pemerintah, regulasi sistem rafaksi yang transparan, pengembangan infrastruktur pemasaran, dan implementasi skema pembiayaan bersubsidi. Koordinasi sinergis antara pemerintah pusat dan daerah melalui institutional arrangement yang terstruktur menjadi determinan krusial efektivitas stabilisasi harga. Rekomendasi strategis meliputi operasionalisasi pasar lelang elektronik, implementasi buffer stock mechanism, dan penguatan capacity building aparatur untuk mengoptimalkan perlindungan kesejahteraan petani singkong.

          The extreme volatility of cassava prices in Lampung Province has created economic instability for 186,542 farming households, with price disparities reaching 250% between harvest and scarcity periods. This research analyzes the potential of Law No. 13 of 2010 on Horticulture as a juridical instrument for legitimizing government intervention in addressing cassava price decline. The research methodology employs a descriptive-analytical qualitative approach with library research techniques and content analysis of policy documents and relevant scientific publications. Research findings indicate that the normative substance of the Horticulture Law provides a comprehensive framework for government intervention through integrated planning mechanisms, equitable distribution regulation, protective policy implementation, and multi-level governance coordination optimization. The principles of sovereignty, equitable efficiency, and sustainability in the law provide legal legitimacy for establishing Government Reference Prices, regulating transparent rafaction systems, developing marketing infrastructure, and implementing subsidized financing schemes. Synergistic coordination between central and regional governments through structured institutional arrangements becomes a crucial determinant of price stabilization effectiveness. Strategic recommendations include operationalizing electronic auction markets, implementing buffer stock mechanisms, and strengthening apparatus capacity building to optimize cassava farmer welfare protection.