ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA
- Authors
-
-
Jodie Firmansyah Nur
Universitas Bandar LampungAuthor -
Luthan Ramadhanta Kholani
Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Farhan Aly
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pejabat Negara, Hukum Pidana, Keadilan
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus konkret. Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas, namun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi pejabat negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
- References
-
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia,
2025.
Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Irawan, D., & Suryani, R. (2018). Studi Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan U- Turn pada Jalan Perkotaan. Jurnal Teknik Transportasi, 21(1), 72-84.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Frans Hendra Winarta. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Yulianto, A. (2019). Korupsi Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-08-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risky Rian Perdana, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERANG YANG MENGARAH KE GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Nawalul Hidayah, Tajul Arifin, KORELASI HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO.3415 dAN PASAL 1 UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moh Fauzan Adzim, Sabrina Berliana Putri, Damar Panji Yudhanto, Birvy Birvy, Ria Tri Vinata, PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM SENGKETA LINGKUNGAN: STUDI KASUS PT HOW ARE YOU INDONESIA DI DAS CITARUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Noer Septia Marenah, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, Moh Salman Al Farisi Baidaie, Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagus Prasetyo Santoso, Frans Simangunsong, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PEMBERIAN BEBAS BERSYARAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Almira Rahma Harningtyas, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lilis Alawiyah, Liya Yuliana, IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PERKARA TINDAKAN PIDANA KORUPSI DI MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asmariah Asmariah, PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Betti Rahmasari, M. Fachri Hanafi, Alief Akbar, Tuti Widya Ningsih, ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA No.678/Pid.B/2024/Pn.Pbr DAN No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Agung Rammando, Dwi Puteri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN GELAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA : ANTARA SANKSI PIDANA DAN DEPORTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.