KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUSUNAWA CINGISED KOTA BANDUNG
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang menjadikan pelayanan publik di Rusunawa Kota Bandung dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa. Penelitian ini berawal dari adanya laporan bahwa petugas UPTD Rusunawa kurang responsif terhadap calon oenghuni, tidak ada jaminan pengajuan sewa dapat diproses, dan kepastian kapan dapat dihuni. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang ada di UPTD Rusunawa sudah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat kendala bagi masyarakat yang ber-KTP diluar Bandung yang ingin tinggal di Rusunawa Cingised.
Based on Bandung Mayor Regulation No. 127 of 2021 concerning the Establishmen, status, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of Regional Technical Implementation Units within the Housing and Settlement Agency, public services in Bandung City Rusunawa are carried out by the Rusunawa Regional Technical Implementation Unit (UPTD). This study originated from reports that UPTD Rusunawa staff were unresponsive to prospective residents, there was no guarantee that rental applications would be processed, and there was uncertainty regarding when the units could be occupied. This study employed a qualitative method with descriptive analysis. The results indicated that the quality of services provided by the UPTD Rusunawa was already good, but there were challenges for residents with ID cards outside Bandung who wished to live in the Cingised Rusunawa.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Buku
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (1st ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dra. Juharni, M. S. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Negara (M. S. Dr. Guntur Karnaeni & S. S. M. S. Dr. Umar Congge (eds.)). CV Sah Media. https://books.google.co.id
Hendrayady, A., Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, & Sholeh, C. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik (A. Hendrayady (ed.)). Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial (Setyaningrum & A. Taufan (eds.)). Media Sahabat Cendekia.
Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi. CV. Sah Media.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Utama, Y. J. (n.d.). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. In Modul 1 (pp. 1–59).
Tesis, Skrispsi, Jurnal
A. Parasuraman, Valerie A. Zethaml, & Leornard, Berry. (1895). Aconceptual of Service Quality and It’s Implication for Future Research. Journal of Marketing, 49.
Cahyono, A. E., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literature Review; Panduan Penulisan dan Penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12(2).
Julistia, S., & Haryatiningsih, R. (2023). Preferensi Penghuni Rusunawa Cingised Kota Bandung dalam Memilih Lokasi Tempat Tinggal. Bandung Converence Series: Economics Studies, 3(2), 333–340.
Indah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Perkotaan (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
Muharam, R. S. (2019). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI ERA. 1(1), 39–47.
Nurhasanah, I. (2022). Pengaruh Pengawan Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Rumah Susun pada UPT Rusunawa Cingised Kota Bandung. Universitas Pasundan.
Wardani, A. K. (n.d.). Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Di Era Disrupsi. 30–35.
Widnyani, I. A. P. S. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(2), 93–102.
Net;
adminlp2m. (2022). Apa itu dan Bagaimana Pengolahan Data dalam Penelitian? LP2M. lp2m.uma.ac.id
Rahman, M. (2023). Rusunawa Adalah: Pengertian, Caa Daftar, Syarat Sewa. https://www.99.co/id/panduan/rusunawa/
Peraturan Perundang-Undangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (pp. 1–49). jdih.bapeten.go.id
Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (pp. 1–77). Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. www.bphn.go.id
Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
Walikota Bandung. (2014). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun
Walikota Bandung. (2021). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Permahan dan Kawasan Pemukiman