KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kantor Kecamatan Kadungora merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Garut. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi elemen-elemen utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, termasuk keandalan, responsivitas, kepastian, empati, dan bukti fisik. Penelitian melibatkan survei terhadap sejumlah responden yang merupakan pelanggan dari berbagai layanan, serta analisis data untuk mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen tersebut dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan dan responsivitas adalah faktor yang paling signifikan dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dapat dikatakan baik, namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna layanan. Sehingga membuat masyarakat sedikit tidak nyaman dalam mengurus segala keperluannya.
Subdistricts are administrative regional divisions in Indonesia under districts or cities. The position of the sub-district is that of the district/city regional apparatus as regional technical implementer which has a certain work area and is led by the sub-district head. The Kadungora District Office is one of the Districts in Garut Regency. This aims to find out the quality of community services at the Kadungora District Office, Garut Regency. This research aims to evaluate the main elements that influence service quality, including reliability, responsiveness, certainty, empathy, and physical evidence. The research method involves a survey of a number of respondents who are customers of various services, as well as data analysis to identify the relationship between these elements and customer satisfaction. The research results show that reliability and responsiveness are the most significant factors in determining customer perceptions of service quality. This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The results of this research show that the quality of public services at the Kadungora District Office, Garut Regency can be said to be good, but there are indicators that have not met community expectations, namely regarding the unfriendliness of service employees in serving service users. This makes people a little uncomfortable in taking care of all their needs.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka setia.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). Membangun KinerjaPelayananPublik Mulyadi. (2015). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta: Bandung.
Nugroho, R. (2009). Publik Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Abdul Sabarudin.Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta:
Graha Ilmu.2015.
Agus Dwiyanto. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi.
Yogyakarta. Gjah Mada University Pres.2017
Burhan Bungin...; Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan
Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.Jakarta.Kencana.2005
Rosabeth Moss Kanter dalam (Ancok, 2012:34) Psikologi kepemimpinan dan inovasi.
Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. Journal of Public Policy, 6(1), 21–48. https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846
Simon, A. H. (2004). Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta: Bumi Aksara.
Tahir. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Bandung: Alfabeta.
Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik,. Yogyakarta: Gava Media, Cet.ke-1
Tahun 2018.
Syafie, Inu Kencana. Ilmu Adminsitrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta tahun2018.
Nasrul Syakur Chaniago.. Manajemen OrganisasiBandung: Citra Pustaka Media
Perintis. 2011.
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 200 tentang Kartu Tanda Penduduk
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
Usman, N. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.