IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan E-KTP di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Masalah yang diangkat berkaitan dengan belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat sertaa keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam terhadap aparatur kecamatan dan masyarakat, serta dokumentasi dari arsip resmi dan laporan kegiatan. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan masih minim, sementara disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik. Struktur birokrasi berjalan sesuai prosedur, namun masih sangat tergantung pada sistem pusat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan tergolong cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan signifikan dalam aspek komunikasi, kapasitas SDM, dan integrasi sistem antarinstansi untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien.

This study aims to analyze the implementation of the E-KTP policy in Ujung Berung District, Bandung City. The issues raised are related to the suboptimal population administration services, which are characterized by a lack of public understanding and limited service facilities and infrastructure. The purpose of this study is to identify the extent of the effectiveness of the implementation of the policy. The study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews with sub-district officials and the community, and documentation from official archives and activity reports. Data are analyzed through a process of reduction, presentation, and drawing conclusions, and their validity is tested using triangulation of sources and methods. The results of the study indicate that policy communication has not touched all levels of society, human resources and service infrastructure are still minimal, while the disposition of implementers shows a fairly good commitment. The bureaucratic structure runs according to procedure, but is still very dependent on the central system. In conclusion, the implementation of the policy is quite good, but significant improvements are still needed in aspects of communication, HR capacity, and system integration between agencies to support effective and efficient population administration services.