PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM (STUDI KASUS TINDAKAN TIDAK PATUT OKNUM HAKIM CABUL)
- Authors
-
-
Putri Indah Pertiwi
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Kode Etik, Hakim, Kepercayaan Publik
- Abstract
-
Hakim ialah pejabat peradilan yang diberi wewenang dari undang-undang guna memeriksa, mengadili dan memutus masalah. Karena profesinya sebagai pejabat peradilan, Hakim memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi baik pada profesionalitasnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, kadang kala sejalan dengan prakteknya masih terdapat beberapa oknum pejabat peradilan dalam hal ini Hakim yang tidak mematuhi dan mengindahkan Kode Etik Hakim. Salah satunya terjadi kepada oknum Hakim Pengadilan Negeri Lahat Sumatera Selatan yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada rekan sesama Hakimnya dengan cara melakukan perekaman secara diam-diam kepada Hakim perempuan yang sedang mandi. Hal ini tentunya bertentangan dalam Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim pada melaksanakan jabatannya serta dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi Hakim dan badan peradilan. Jenis studi ini memakai teknik studi hukum normatif, yakni studi ini berfokus pada norma-norma dan aturan hukum, baik dengan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil studi menyatakan bahwasanya telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Hakim dalam Kode Etik Hakim yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Hakim dan badan peradilan. Sehingga dalam hal ini penting bagi Hakim untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi dan badan peradilan di Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Putri Indah Pertiwi, Rafli Devit Pratama, M. Fajar Bassya Azman, Muhamad Ikhwan Pratama, Farid Naufal Ramdhani, ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PENERBITAN SHM DAN SHGB (STUDI KASUS : PAGAR LAUT TANGERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Arief Hartono, ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Suprihatin Suprihatin, Henny Nuraeny, Bambang Widjojanto, DAMPAK PENDANAAN KAMPANYE YANG MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN (STUDI KASUS PELAKU USAHA YANG MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amir Minabari, Ika Martiningtyas, Miftahul Rohman, Budi Waluyo, ANALISIS YURIDIS PENCURIAN BERENCANA DALAM EVENT COSPLAY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Farrel Farandy, Wafiy Ahmad Ardhika, Muhammad Dyo Febriza, Thondi Akbar Parlindungan Lubis, Rizki Rivandi Abdul, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS KEKERASAN YANG MELIBATKAN APARAT TNI DI DELI SERDANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anesva Sari Della, Yukey Anggraini, Aziza Zulpiasari, Ridho Kurniawan, M. Yamani, ANALISIS PERAN MASYATAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, Camelia Camelia, ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisha Tiara Hasnakusumah, Tinjauan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Debitur terhadap Penolakan Pembayaran oleh Kreditur dalam Permohonan Pailit (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anis Fauzan, Mencari Format Ideal Pengadilan Khusus Pajak Pasca Putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anugra Agustian Ekaputra, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha, Delia Trianita, Pipi Susanti, DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.