SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN SDM MARGINAL DI INDONESIA: ANALISIS PROGRAM ERA PRESIDEN PRABOWO
- Authors
-
-
Rizqillah Rizqillah
Universitas PGRI Wiranegara PasuruanAuthor -
Miftahul Ulum
Universitas PGRI Wiranegara PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Hak asasi manusia, Pendidikan inklusif, Sekolah Rakyat, Human rights, Inclusive education
- Abstract
-
Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, gagasan Sekolah Rakyat yang diusung dalam program Presiden Prabowo muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan. Fokus artikel ini adalah mengeksplorasi bagaimana model pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sadar HAM dan memiliki daya saing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen program resmi Sekolah Rakyat. Langkah penting penelitian meliputi identifikasi prinsip dasar HAM dalam pendidikan, analisis konten kurikulum Sekolah Rakyat, serta evaluasi potensi dan tantangan implementasi program ini dalam konteks keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat berkontribusi terhadap pemenuhan hak pendidikan yang merata melalui pendekatan kontekstual berbasis komunitas, penguatan nilai-nilai kesetaraan, serta partisipasi masyarakat lokal dalam proses belajar. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat bukan hanya menjembatani kesenjangan pendidikan, tetapi juga membangun landasan kesetaraan HAM melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pendidikan inklusif, Sekolah Rakyat.
Abstract
Education plays a strategic role in promoting human rights equality, particularly in societies experiencing socio-economic disparities. In the Indonesian context, the concept of Sekolah Rakyat (People’s School), as promoted in President Prabowo’s program, emerges as a response to the need for inclusive and empowering education. This article focuses on exploring how alternative education models such as Sekolah Rakyat can serve as effective instruments of social transformation in building human resources (HR) that are aware of human rights and competitive. The study employs a qualitative approach using literature review methods from scientific sources, government policies, and official documents related to the Sekolah Rakyat program. The key steps include identifying core human rights principles in education, analyzing the content of the Sekolah Rakyat curriculum, and evaluating the potential and challenges of implementing this program within the context of social justice. The findings indicate that Sekolah Rakyat contributes to fulfilling equal access to education through a community-based contextual approach, reinforcement of equality values, and local community participation in the learning process. In conclusion, Sekolah Rakyat not only bridges educational disparities but also builds a foundation for human rights equality through a sustainable empowerment process.
Keywords: Human rights, Inclusive education, Sekolah Rakyat.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Irwan Triadi, Yasmeen Auliandini Arafah, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM PELANGGARAN BERAT HAM OLEH PRAJURIT MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rajwa Mutiara Fauziyyah Farni, Tanti Handayani, Verga Aziz, Nugroho Adie Prasetyo, Muhammad Yandi Ramadiansyah, RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahiratun Nisa’ M.A, Rahmatul Hidayati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Khaidir Djamal, ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDUSTRI DI PT. ASTRA HONDA MOTOR (AHM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Poundra Chairomi Efendi, Nur Aziizatul Qomariyyah, Siti Aisyah Annuravega, POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UU PENODAAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aulia Rahmadiny, Wisnu Adryan Nurwahyu, Dalfah Nurlaili, Adzhani Puspita Pratami, Ratna Fitria, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA: PERAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN KARAKTER KEBANGSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Ilham Kurniawan, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, Pipi Susanti, MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK KONSTITUSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dimas Ananda Saputro, Widhi Cahyo Nugroho, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGUBAHAN MUSIK MENJADI MUSIK REMIX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syahdam Rumatiga, Tomy Michael, URGENSI HAK PILIH DALAM KONTEKS ORANG DENGAN KETERBELAKANGAN MENTAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAMMEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.