HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Shabrina Rifdah Larasati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Daffania Aldhiyata
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Radjendra Al-Fattah Banu
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Muhammad Sultan Mandalika
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- HAMK, Checks and Balances, Sengketa Lembaga Negara, Demokrasi
- Abstract
-
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) memiliki peran strategis dalam memperkuat mekanisme saling kontrol antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran HAMK sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi serta mengeksplorasi contoh nyata keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga tinggi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan MK. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan menjaga kemurnian konstitusi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai penengah dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Contohnya tampak dalam penyelesaian sengketa antara DPR dan Presiden terkait pengesahan rancangan undang-undang, serta dalam pemberian kejelasan kewenangan kepada KPU maupun persoalan pengangkatan pejabat negara. Oleh karena itu, HAMK dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang esensial dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, IMPLEMENTASI CEDAW DALAM KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Tunjang Syaeh, Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, Mas Moreno Ivander Athala, REFORMULASI KEBIJAKAN BIOETANOL BONGGOL JAGUNG MELALUI PENERAPAN INCLUSIVE CLOSED LOOP SYSTEM (ICLS) DENGAN SKEMA BLENDED FINANCE SEBAGAI OPTIMALISASI GREEN ECONOMY BERKELANJUTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Irwan Triadi, Disya Soraya Qhaira, TANGGAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA MILITER DI MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amelia komalasari, Annisa Auliya Rp, Arya Dwi Bramantio, PERAN STRATEGIS BEA DAN CUKAI DALAM MENDUKUNG KELANCARAN EKSPOR MELALUI FASILITAS KITE DAN NLE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabilla Putri Kartini Farid, Irwan Triadi, ANALISIS SENGKETA PERBURUAN PAUS JEPANG-AUSTRALIA DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Rahmat Anamta, Endeh Suhartini, Mulyadi Mulyadi, PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, Pembatasan Ekspor Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Implementasi Dalam Melakukan Pembatasan Ekspor oleh Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muklas Hafizh Savero, M. Ilham Adepio, KEKUATAN HUKUM AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arief Hartono, ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisa Nabil Ariama, Audia Wibisono, Siti Nanda Rosita , PERANAN UNHCR DALAM PENETAPAN STATUS PENGUNGSI DI INDONESIA: MENJEMBATANI PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN DI NEGARA NON RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 196 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Ashilah Danty Dhanara, Wendy Budiarti Rahkmi, KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ismail Sulihin, Dwi Putri Septya Nur Fadillah, Suryaningsih, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.