ANALISIS ENHANCED DUE DILIGENCETERHADAP POLITICALLY EXPOSED PERSONS DALAM KASUS PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN
- Authors
-
-
Raden Roro Charlotte Mira Mariska
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor -
Amir Minabari
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor
-
- Keywords:
- Pencucian Uang, Perbankan, Regulasi
- Abstract
-
Semenjak munculnya istilah “money laundry” tahun 1920-an, sektor perbankan menghadapi berbagai masalah kompleks dalam memerangi tindakan kejahatan pencucian uang, terutama kasus yang melibatkan Politically Exposed Persons (PEPs). PEPs, oleh karena memiliki power sekaligus pengaruhnya, seringkali menjadi target utama bagi para oknum pejabat yang ingin mengelabui aset ilegal. Praktik Enhanced Due Diligence (EDD) menjadi faktor penting dalam upayanya untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang dari PEPs. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan EDD terhadap PEPs di sektor perbankan Indonesia dan sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam hal pencegahan praktik pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan laporan terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki regulasi terkait EDD untuk PEPs yang diadopsi pada tahun 2002 dari Financial Action Task Force (FATF), namun dalam penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam identifikasi kepemilikan manfaat akhir dan sumber dana. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukannya penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas manpower yang berkualitas, dan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mengintensifikan efektivitas EDD dalam mencegah pencucian uang oleh PEPs.
- Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rahmawati Towoliu, Elieser Irianta Ginting, Amos Arakian, Amir Minabari, PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Shabiya Zahra Alifa Koesnaedy, Irwan Triadi, TANTANGAN HUKUM MILITER DALAM ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: DILEMA PENGGUNAAN SENJATA OTONOM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Richard Manuel Napitupulu, PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KETERBUKAAN INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Michael Hansyah, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Haris Fadilah, M. Dekha Jamaludin, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA INFORMAL DI SEKTOR INDUSTRI KREATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anita Firdausi, Fauzan Nur Abadi, Tiara Yogi Dwi Amelia, Triana, TINJAUAN ETIS DAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA KONTEN DEEPFAKE DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Wei Liuhua, ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN BARANG KW DI E-COMMERCE INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yukey Anggraini, Arya Dwi Bramantio, MUTASI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN DISIPLIN ASN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MUTASI SEBAGAI SANKSI TIDAK LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yoviansyah, Putrie Clarisa S, Rasetya Hati Satriani, Aulia Rahmawati A, KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.