KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA DENGAN PENEKANAN PADA UNSUR GHARAR DAN MAYSIR DALAM PERDAGANGAN MODERN
- Authors
-
-
Githa Asmadeningrum Rosady
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Baidhowi Baidhowi
Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Fiqh Muamalah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Maysir, Perdagangan Berjangka
- Abstract
-
ABSTRACK
Futures trading is a modern financial instrument that is widely used in managing price risk and investment activities. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this practice raises serious problems because of strong indications of excessive uncertainty (gharar) and speculative profit (maysir). Gharar arises because transactions are carried out on assets that are not yet owned or are not yet available in real terms at the time of the contract, and there is no clarity regarding the delivery of the promised goods, especially if the settlement is only made in cash. In conditions like this, the contract becomes uncertain, and contradicts the principles of transparency and legal certainty in Islam. On the other hand, maysir can be seen from the tendency for contracts to be used for price speculation alone, without a basis in productive economic activity. This practice resembles gambling because the perpetrators only rely on price predictions to make a profit, while the potential for losses is also high and random. The use of margin and leverage worsens this condition because it opens up opportunities for large fund turnover with only small capital, but high risk. This study uses a normative approach with an analysis of Islamic legal sources and national regulations governing futures trading. The results of the study emphasize the need to update the contract structure to be more in line with valid contracts in sharia, and require strict supervision to ensure that transactions remain within the corridor of justice, welfare, and protection of assets.
Keywords: Fiqh Muamalah, Gharar, Sharia Economic Law, Maysir, Futures Trading
ABSTRAK
Perdagangan berjangka merupakan instrumen keuangan modern yang banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan risiko harga maupun aktivitas investasi. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menimbulkan persoalan serius karena adanya indikasi kuat unsur ketidakpastian berlebih (gharar) dan spekulasi untung-untungan (maysir). Gharar muncul karena transaksi dilakukan atas aset yang belum dimiliki atau belum tersedia secara nyata saat akad, serta tidak adanya kejelasan mengenai penyerahan barang yang dijanjikan, terlebih jika penyelesaiannya hanya dilakukan secara tunai. Dalam kondisi seperti ini, akad menjadi tidak pasti, dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta kepastian hukum dalam Islam. Di sisi lain, maysir terlihat dari kecenderungan kontrak digunakan untuk spekulasi harga semata, tanpa dasar aktivitas ekonomi produktif. Praktik ini menyerupai perjudian karena pelaku hanya mengandalkan prediksi harga untuk memperoleh keuntungan, sementara potensi kerugiannya juga tinggi dan acak. Penggunaan margin dan leverage memperparah kondisi ini karena membuka peluang perputaran dana besar hanya dengan modal kecil, tetapi berisiko tinggi. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap sumber hukum Islam dan regulasi nasional yang mengatur perdagangan berjangka. Hasil kajian menegaskan perlunya pembaruan struktur kontrak agar lebih sesuai dengan akad-akad yang sah dalam syariah, serta menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan transaksi tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta.
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Maysir, Perdagangan Berjangka
- Downloads
- Published
- 2025-06-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Salsabila Aprilia, Baidhowi Baidhowi, ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMRN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fahma Farika, Baidhowi Baidhowi, OPTIMALISASI PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN PASAR UANG SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marshanda Luad Dahlia, Baidhowi Baidhowi, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VALIDITAS AKAD DALAM LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cindy Valentina, Baidhowi Baidhowi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM AKAD MURUBAHAH DI BANK SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adelia Sherin Kirana Sari, Arlenne Devillya Wulandari, Baidhowi Baidhowi, PENGARUH LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI SEKTOR PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ilham Indra Mulya, Zahratul Maulida, Fadiza Amalia Putri, Imelda Vratista, Dewi Safira, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA DI SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Purisa Cristiwi Winatalia, Ismunarno Ismunarno, ANALISIS DAMPAK KORUPSI TERHADAP ASPEK SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisrina Baidha Nibras, Muhammad Dimas Fawaz Ariiq, Beni Binsardon Sianipar, Sayla Halimatussadia’h, PENYALAHGUNAAN DISKRESI ADMINISTRATIF DALAM PERIZINAN TAMBANG PASCA UU CIPTA KERJA : KONFLIK INVESTASI DAN KEADILAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Agha Dhiya Ulhaq, Deo Ananda Putra, Nur Rahma, PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PASAL 59 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuda Saputra, Tajul Arifin, TINJAUAN HADIS BUKHARI 6878 DAN PASAL 459 KUHP TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chairunnisa Salsabila Putri, Chatrine Chatrine, INTERPRETASI KONVENSI 1891 DALAM SENGKETA PERBATASAN LAUT INDONESIA–MALAYSIA DI PULAU SEBATIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rabiatul Adawiyah, Nurul Faizah, Vidia Annisa, Saudah Saudah, PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Kurniawati, Riyanto Riyanto, Muhammad Fikri, Intan Purnamasari, Mita Rizky P, EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yoviansyah, Putrie Clarisa S, Rasetya Hati Satriani, Aulia Rahmawati A, KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.