PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK
- Authors
-
-
Rahmawati Towoliu
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor -
Elieser Irianta Ginting
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor -
Amos Arakian
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor -
Amir Minabari
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor
-
- Keywords:
- Hoaks, Ijazah Presiden, UU ITE, Pidana, Media Sosial
- Abstract
-
Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi, namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoaks. Salah satu kasus signifikan adalah tuduhan palsu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang menyebar luas melalui media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap penyebaran hoaks dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial. Penegakan hukum dan literasi digital menjadi langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran hoaks.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Raden Roro Charlotte Mira Mariska, Amir Minabari, ANALISIS ENHANCED DUE DILIGENCETERHADAP POLITICALLY EXPOSED PERSONS DALAM KASUS PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Jodie Firmansyah Nur, Luthan Ramadhanta Kholani, M. Farhan Aly, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bhagawanta Atyuta Pradhana, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fajri Handiansyah, Muhammad Islahudin Azhari, Sultan Firdaus, Djati Kusumah, Dean Permana , TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PERISTIWA RMS SEBAGAI TINDAKAN MEMINIMALISIR MAKAR DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagus Prasetyo Santoso, Frans Simangunsong, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PEMBERIAN BEBAS BERSYARAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ellie Andini, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PROBLEMATIKA KEDAULATAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENOLAKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rivaldo J. Marsha, Asep Thobibudin Qolyubi, Togar Natigor Siregar, PENGARUH PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Saidil Adri, Malynda Malynda, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.