KETIDAKADILAN AKSES TERHADAP ORBIT GEOSTASIONER: ANALISIS KRITIS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL LUAR ANGKASA
- Authors
-
-
Brian Maulana Muhammad Syiahuputra
UPN Veteran JakartaAuthor -
Nayara Dihati
UPN Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Orbit Geostasioner, Negara Berkembang, Hukum Luar Angkasa, Outer Space Treaty, ITU, Keadilan Distribusi, Akses Setara
- Abstract
-
Orbit geostasioner (GSO) merupakan sumber daya strategis yang sangat penting dalam era komunikasi dan teknologi global. Namun, pengalokasian orbit dan spektrum frekuensi yang terkait masih didominasi oleh negara maju, sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi negara berkembang. Artikel ini menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif hukum luar angkasa internasional, khususnya melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan rezim pengaturan International Telecommunication Union (ITU). Ditemukan bahwa meskipun terdapat asas-asas seperti “province of all mankind” dan “equitable access”, implementasinya masih bersifat formalistik dan kurang menjawab kebutuhan redistributif. Dengan pendekatan kritis terhadap prinsip keadilan distributif dan kesetaraan antarnegara, artikel ini menyoroti perlunya reformasi regulasi orbit geostasioner agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Afny Azzahra Siagian, Zahra Utami Aprilia, Muhammad Faiz Ridho, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoan Shevila Kristiyenda, Tasya Safiranita Ramli, Pelindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital terhadap Ancaman Pencurian Data melalui BTS Palsu (Fake BTS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ester Joytry Ritiau, Baidhowi Baidhowi, DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lukman Hakim, MAHBUB SYALTUT , MAULIDATUL MAGHFIRAH, POLITIK HUKUM URGENSI REVISI UU KEWENANGAN POLRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Windya Dimas Jaya Pramudita, IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tri Sentosa, Dadang Suprijatna, Rizal Syamsul Ma’arif, HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN UMUM DENGAN KETENTUAN KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Disya Soraya Qhaira, TANGGAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA MILITER DI MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rosdiana Maharani, Elisatris Gultom, Sudaryat, EFEKTIVITAS REGULASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sitti Khairunnisah Usup, Trubus Rahardiansyah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.