KETIDAKADILAN AKSES TERHADAP ORBIT GEOSTASIONER: ANALISIS KRITIS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL LUAR ANGKASA
- Authors
-
-
Brian Maulana Muhammad Syiahuputra
UPN Veteran JakartaAuthor -
Nayara Dihati
UPN Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Orbit Geostasioner, Negara Berkembang, Hukum Luar Angkasa, Outer Space Treaty, ITU, Keadilan Distribusi, Akses Setara
- Abstract
-
Orbit geostasioner (GSO) merupakan sumber daya strategis yang sangat penting dalam era komunikasi dan teknologi global. Namun, pengalokasian orbit dan spektrum frekuensi yang terkait masih didominasi oleh negara maju, sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi negara berkembang. Artikel ini menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif hukum luar angkasa internasional, khususnya melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan rezim pengaturan International Telecommunication Union (ITU). Ditemukan bahwa meskipun terdapat asas-asas seperti “province of all mankind” dan “equitable access”, implementasinya masih bersifat formalistik dan kurang menjawab kebutuhan redistributif. Dengan pendekatan kritis terhadap prinsip keadilan distributif dan kesetaraan antarnegara, artikel ini menyoroti perlunya reformasi regulasi orbit geostasioner agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
- Downloads
- Published
- 2025-06-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dimas Ananda Saputro, Widhi Cahyo Nugroho, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGUBAHAN MUSIK MENJADI MUSIK REMIX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Ashilah Danty Dhanara, Wendy Budiarti Rahkmi, KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mei Kurniawati, Adelia Putri Adisti, M. Fabio Rifky Esa. S, Syahrani Rohmawati, Ria Tri Vinata, MENGUBAH GUNUNG SAMPAH BANTAR GEBENG: TANTANGAN DAN SOLUSINYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adna Vika Aristiyani, IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANNG CIPTA KERJA TERHADAP REGULASI PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Vicky Fernando, Wefy Efticha Sary, Dwi Putri Lestarika, DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jonathan Asido Sibarani, DINAMIKA HUKUM DAGANG INDONESIA DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Jordan Al Fadhil, Naurah Qanitah Dzakirah, Adibio Ramadinov, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dielfan Juli Martin, Desi Hafizah, Iskandar, PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KECURANGAN ABSENSI DENGAN MEMALSUKAN FOTO WAJAH DAN GPS DI KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Rozi Nur Cahyo, Danu Suryani, Hidayat Rumatiga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB DALAM PELAKSANAAN PENINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.