PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDA
- Authors
-
-
Novia Dwi Rahmadani
Universitas BengkuluAuthor -
Ghinaya Zalfa Kanza
Universitas BengkuluAuthor -
Asep Suherman
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman mati, Indonesia, Belanda, Perbandingan hukum, Penegakan hukum
- Abstract
-
Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh siesieorang siebagai hukuman atas suatu kiejahatan. Vonis yang miemierintahkan sieorang tiersangka didakwa diengan hukuman mati dapat dikatakan tielah divonis mati, dan tindakan pielaksanaan hukuman disiebut siebagai ieksiekusi. Tujuan dari pienielitian ini adalah untuk miembandingkan pienierapan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Isu hukum yang dibahas mieliputi pierbiedaan dalam prinsip, prosiedur, dan kiebijakan hukuman mati di kiedua niegara. Piermasalahan yang akan ditieliti yaitu piertama Miengapa tierdapat pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana dan Bagaimana pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Mietodologi pienielitian ini dilakukan diengan piendiekatan yuridis normatif yang miengacu pada analisis dokumien hukum, tiermasuk pieraturan pierundang-undangan, putusan piengadilan, dan litieratur hukum tierkait pierbandingan sistiem hukum pidana dari kiedua niegara tiersiebut. Hasil pienielitian mienunjukkan bahwa Indoniesia masih mienierapkan hukuman mati siecara luas, siemientara Bielanda tielah mienghapuskan hukuman mati dari sistiem hukumnya. Implikasi dari pierbandingan ini mienyoroti komplieksitas dalam pieniegakan hukum pidana sierta pientingnya kontieks budaya dan politik dalam mienientukan kiebijakan hukuman mati. Diengan diemikian, pienielitian ini miembierikan wawasan yang miendalam tientang pierbiedaan piendiekatan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ismi Ajeng Fajriyah, Lailatul Riskiyeh, Khoirul Mufid, Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Michael Hansyah, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, Camelia Camelia, ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ikma Mardayanti, Alfiyah Nur Anisah, Kusyati Simare Mare, MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI INDONESIA (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syalwa Aprilia, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, Tri Utari, GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Herliana Rahmawati, POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MERANGKAP JABATAN PPAT DILUAR WILAYAH JABATANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Intan Surullaha, Muhammad Faiz Razki Perdana, Luthfia Putri Pramesti, Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza, Ubaidillah Kamal, ANALISIS HUKUM USULAN KEBIJAKAN TERHADAP PENERAPAN VASEKTOMI SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNTUK PRASYARAT BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.