ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA BANJARMASIN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh salah satu Cafe dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Cafe tersebut disinyalir melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 yang secara tegas mengatur pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Cafe tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan tidak termasuk dalam kategori tempat usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara langsung. Pelanggaran ini berimplikasi pada sanksi administratif dan pidana, termasuk penyitaan barang bukti, pencabutan izin usaha, dan kurungan atau denda. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah serta perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga ketertiban umum dan nilai sosial di masyarakat.

This study aims to analyze the legal aspects of licensing violations committed in the sale of alcoholic beverages in Banjarmasin City. The cafe is suspected of violating Banjarmasin City Regional Regulation No. 10 of 2017, which regulates the supervision and control of alcohol sales, as well as the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20 of 2014. The research applies a normative juridical method using qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that Cafe not possess a valid Alcoholic Beverage Trade License (SIUP-MB) and does not fall under the legally permitted categories of businesses allowed to sell alcohol on-premises. These violations carry legal consequences, including administrative and criminal sanctions such as confiscation of goods, business license revocation, and imprisonment or fines. This case highlights the critical need for business compliance with local regulations and underscores the importance of consistent legal enforcement to uphold public order and societal values.