KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN RUMAH TAHANAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Authors
-
-
Muh Rafli Akbar
Universitas TerbukaAuthor -
Radini
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Legal Certainty, Juvenile Detention, Juvenile Justice, SPPA Law
- Abstract
-
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) reflects the state's constitutional responsibility to ensure legal protection for children in conflict with the law. One of the core mandates of this legislation is the obligation to provide juvenile detention centers that are separate from adult facilities, in order to guarantee the safety, psychological well-being, and proper development of children throughout the judicial process. However, its implementation across various regions in Indonesia remains suboptimal. The absence of adequate juvenile detention facilities often results in children being detained alongside adult inmates, posing serious psychosocial risks and contradicting the principle of child protection. This study aims to analyze the legal certainty surrounding the establishment of juvenile detention centers under the SPPA Law, identify the barriers hindering its implementation, and evaluate the effectiveness of the normative framework at the practical level. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, and is analyzed descriptively and analytically through a literature-based study. The findings indicate that several challenges—ranging from institutional constraints, limited budgets, weak inter-agency coordination, to a lack of understanding among law enforcement officials about juvenile justice principles—have contributed to the ineffective implementation of the law. The disparity between normative expectations and practical realities indicates a condition of legal uncertainty. Therefore, policy reform is necessary through regulatory strengthening, institutional capacity building, adequate budget allocation, and ongoing training for law enforcement personnel, in order to realize effective and sustainable legal protection for children within Indonesia’s juvenile justice system.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ellie Andini, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PROBLEMATIKA KEDAULATAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENOLAKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, IMPLIKASI HUKUM BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENIPUAN ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Maulana Akbar, Endeh Suhartini, Nurwati Nurwati, ANALISIS HUKUM ASSESMEN TINGKAT RESIKO PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sylvia Lesmana Clara, Dianne Eka Rusmawati, Nenny Dwi Ariani, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA SECARA PREVENTIF DAN PENEGAKAN REPRESIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nur Haniful Chair, Suyatna, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Fadilah Kurniawan, Eltsaabita Ronaa Eftria, Dian Eka Prastiwi, MENJAGA PRIVASI DI ERA DIGITAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jesica Desideria Kusnadi , Tasfiyah Azzahra, Fakhrani Rafa Fascinar , Khashia Nadia Safitri , Dwi Desi Yayi Tarina, ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG: STUDI KASUS GUGATAN TERHADAP WAKIL BUPATI SIDOARJO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aurelya Putri Alzahrah, Ema Nurkhaerani, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Angela Marlina, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.