HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARA

• Mahfudzotul Ilmiyah

  Universitas PGRI Wiranegara

  Author

• Naila Shofi

  Universitas PGRI Wiranegara

  Author

Artikel ini membahas dampak tekanan investasi tambang dan pembangunan infrastruktur terhadap hak asasi masyarakat adat Papua, khususnya hak atas tanah ulayat dan lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat adat Papua memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung nilai spiritual dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya, praktik pembangunan nasional sering kali mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat adat, bahkan melanggar hak-hak mereka yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi skala besar tanpa persetujuan masyarakat adat telah menyebabkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap eksistensi sosial dan budaya mereka. Negara dituntut hadir secara aktif untuk menjamin perlindungan hak ulayat melalui kebijakan yang berpihak dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat Papua, Pembangunan, Tanah Ulayat.

Abstract

This article explores the impact of mining investment pressures and infrastructure development on the human rights of Indigenous Papuans, particularly concerning customary land rights (tanah ulayat) and the right to a healthy environment. For Indigenous Papuan communities, land is not merely an economic asset, but a living space imbued with spiritual and cultural values passed down through generations. Unfortunately, national development practices often disregard the principle of Indigenous participation and even violate their rights as guaranteed by the constitution and international legal instruments. This study employs a qualitative juridical-normative approach through literature review methods. The findings indicate that large-scale investments conducted without the free, prior, and informed consent of Indigenous communities have led to agrarian conflicts, environmental degradation, and threats to their social and cultural existence. The state is therefore urged to actively safeguard customary land rights through inclusive and ecologically just policies.

Keywords: Human Rights, Environment, Indigenous Papua People, Development, Customary Land.

• pdf