PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
- Authors
-
-
Julius Siahaan
Universitas IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Investasi Asing, Online Single Submission, Kepastian Hukum, Pendekatan Berbasis Risiko, Konsistensi Regulasi
- Abstract
-
Perlindungan investasi asing melalui sistem Online Single Submission (OSS) Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menganalisis secara kritis efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing dalam perizinan penanaman modal melalui sistem OSS berbasis risiko. Menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini mengkaji kerangka teoretis dan implementasi praktis OSS-RBA dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, dan penyelesaian sengketa efektif bagi investor asing. Analisis menunjukkan kekurangan signifikan dalam sistem saat ini: ketidaksinkronan data persisten antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan ketidakpastian regulasi; resistensi kelembagaan dari instansi sektoral merusak integrasi sistem; disparitas infrastruktur digital antar daerah menghasilkan perlakuan tidak setara terhadap investor; dan praktik informal terus membebankan biaya tersembunyi meski sistem telah digital. Meskipun OSS-RBA mencapai perbaikan waktu pemrosesan dan standardisasi prosedural, isu fundamental inkonsistensi regulasi, kesenjangan penegakan, dan resistensi birokrasi tetap belum terselesaikan. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi komprehensif, koordinasi kelembagaan kokoh, dan eliminasi praktik informal, OSS-RBA gagal memberikan perlindungan hukum memadai bagi investor asing dan paradoksnya dapat meningkatkan risiko investasi melalui fragmentasi regulasi.
- Author Biography
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-05-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Hanna Reda Fairuz Salsabila, ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INFLUENCER DAN BRAND PADA PLATFORM DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irene Cahyani Sinaga, Muhammad Raihan Alfahyan, Nasywa Khairunnisa, Nabilah Liztha Maharani, EFEKTIVITAS REGULASI DAN MEKANISME PENGAJUAN KLAIM GANTI RUGI ATAS HAK KONSUMEN DARI DAMPAK NEGATIF OBAT PARACETAMOL YANG TERINDIKASI MENGANDUNG ETILEN GLIKOL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Ilham Kurniawan, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, Pipi Susanti, MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK KONSTITUSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lia Rosiana Hanifah, Nur Hakim, Roni Pandiangan, PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA PIHAK KE 3 (TIGA) TERHADAP KORBAN BENCANA POHON TUMBANG SESUAI UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lazarus Katy Kole, PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Angela Marlina, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.