PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM
- Authors
-
-
Asmariah Asmariah
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan, Hukuman Mati dan Perampasan Asset, Perfektif HAM
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, moralitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah memberikan opsi hukuman maksimal, termasuk pidana mati dan perampasan aset. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperbolehkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Namun, dalam praktiknya, hukuman ini jarang diterapkan karena pertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta HAM, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor serta diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan dasar normatif untuk penyitaan dan pengembalian aset negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata ditentukan oleh kerasnya sanksi, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan hukum tersebut mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, dan kesesuaian dengan HAM, perampasan aset dinilai lebih implementatif dan proporsional dibandingkan dengan hukuman mati, yang meskipun mencerminkan ketegasan, namun menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum perlu menekankan pada strategi yang mengintegrasikan ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-07-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ilham Indra Mulya, Zahratul Maulida, Fadiza Amalia Putri, Imelda Vratista, Dewi Safira, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA DI SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Sulton, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Julius Siahaan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meilivia Nurfadilla, Maya agustiningsih, Maulidia , Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Antara Konstitusionalitas dan Kepentingan Politik Pemilu 2024" , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arief Hartono, ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisha Tiara Hasnakusumah, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS PENEGAKAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM DALAM RANAH KEHAKIMAN : Studi Kasus Hakim “DA” Pengadilan Negeri Rangkasbitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rindang Saylendra, Ratu Dian Latifah, Naurah Qanitah Dzakirah, Edra Satmaidi, Wulandari, ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PESISIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Royan Miftahul Huda, Trubus Rahardiansah, KETIMPANGAN KEKUATAN ANTARA KONTRAKTOR DAN OWNERDALAM PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI BERDASARKAN ANALISIS SOSIO-LEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurul Kholifah, Dita Anggraeni Dewi, Alda Silvia Maharani, DAMPAK KORUPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN PENGARUHNYA BAGI WAJIB PAJAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfikri Mukmin Ramadhan, Fadil Ramadhan, Hilal Hamdi, NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER:DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.