PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM
- Authors
-
-
Asmariah Asmariah
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan, Hukuman Mati dan Perampasan Asset, Perfektif HAM
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, moralitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah memberikan opsi hukuman maksimal, termasuk pidana mati dan perampasan aset. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperbolehkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Namun, dalam praktiknya, hukuman ini jarang diterapkan karena pertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta HAM, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor serta diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan dasar normatif untuk penyitaan dan pengembalian aset negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata ditentukan oleh kerasnya sanksi, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan hukum tersebut mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, dan kesesuaian dengan HAM, perampasan aset dinilai lebih implementatif dan proporsional dibandingkan dengan hukuman mati, yang meskipun mencerminkan ketegasan, namun menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum perlu menekankan pada strategi yang mengintegrasikan ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-07-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fairuzziah Mumtaz, Siti Nurhalimatus Sa’diyah, Stella Salsabil, Tiara Ramadhanty Ruliff, Lutfi Arrya Saputra, Ariq Maulana, Saifuddin Zuhri, PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tony Gebryel Vernando Sianturi, Toman SonyTambunan, HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Roidah Yanti, Royki Setiawan, Ardian Dani Firnando, Dielfan Juli Martin, ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG TERHADAP STABILITAS POLITIK LOKAL STUDI KASUS “PSU DI KABUPATEN SERANG” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Raffi Noval Pratama, Akhfa Kamilla Sulaeman, Saffira Aulia, Samuel Rainhard Lumban Gaol, Muthia Sakti, ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KEGAGALAN STRUKTUR WAHANA AIR:(Kasus Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Soli , Habibi Al Amin , POTENSI KONFLIK DALAM TRADISI PERKAWINAN ETNIS MADURA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Uang Asap Pada Keluarga Madura Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eka Cahya Diva Arta Mevia, Oktavia Trisna Fernanda, Ratna Malika Putri, Adilah Dian Isnaeni, Pinkan Ayu Candawati, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabilla Putri Kartini Farid, Irwan Triadi, ANALISIS SENGKETA PERBURUAN PAUS JEPANG-AUSTRALIA DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.