PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ANALISIS PUTUSAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI ELEKTRONIK: TINJAUAN HUKUM ACARA DI INDONESIA

• Febrian Kurniawan

  Universitas Bengkulu

  Author

• Pipi Susanti

  Universitas Bengkulu

  Author

Perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru dalam hukum acara, khususnya terkait kedudukan bukti elektronik. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, praktik peradilan masih menghadapi persoalan autentikasi, integritas, dan kepastian hukum. Di sisi lain, pemanfaatan Artificial Intelligence(AI) menawarkan peluang untuk meningkatkan akurasi analisis putusan dan pemeriksaan bukti elektronik melalui teknik machine learning, natural language processing, serta digital forensics. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi mengenai bukti elektronik masih terfragmentasi dan belum konsisten menempatkannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Sementara itu, penggunaan AI belum diakomodasi secara normatif, padahal secara praktis mampu mempercepat pemeriksaan bukti dan mendukung transparansi peradilan. Namun, integrasi AI juga menimbulkan persoalan etis dan akuntabilitas hukum, seperti potensi bias algoritmik dan standar penerimaan bukti di pengadilan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, termasuk melalui RUU KUHAP, diperlukan agar pemanfaatan AI selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1. Febrian Kurniawan, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

2. Pipi Susanti, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Ahmad Hidayat. (2021). Big data dan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 145–162.

Arief, B. N. (2010). Tindak pidana mayantara. RajaGrafindo Persada.

Asril. (2019). Analisis kesenjangan pengaturan tentang perolehan, pemeriksaan dan pengelolaan bukti elektronik (Electronic Evidence). Kemitraan.

Bokolo, B. G., et al. (2024). Artificial intelligence in social media forensics. Electronics, 13(9), 1671.

Cantika, G., Yunara, E., & Trisna, W. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap bukti elektronik: Antara eksistensi, hambatan penggunaan, dan urgensi pengaturannya dalam KUHAP. Acta Law Journal, 3(2), 103–125. https://idjpcr.usu.ac.id/ALJ/article/view/21464

Cantika, G., Yunara, E., & Trisna, W. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap bukti elektronik: Antara eksistensi, hambatan penggunaan, dan urgensi pengaturannya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Acta Law Journal, 3(2), 22. https://idjpcr.usu.ac.id/ALJ/article/view/21464

Daffa, M., et al. (2024). Hybrid deep learning for legal text analysis: Predicting punishment durations in Indonesian court rulings. Preprint.

Dewi, S. (2020). Hukum dan kecerdasan buatan. Refika Aditama.

Fadli, M. (2018). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 233.

Grossman, M. R., & Cormack, G. V. (2011). The impact of technology-assisted review on e-discovery. Richmond Journal of Law and Technology, 17(3), 7.

Hasnawati, & Safrin, M. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1211.

ICJR. (2025). Perjalanan Rancangan KUHAP.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Li, J., et al. (2024). Deepfake detection: A comprehensive survey from the reliability perspective. arXiv preprint. https://arxiv.org/html/2211.10881v3

Mahkamah Agung RI. (2025). E-court Mahkamah Agung RI | Electronic justice system. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Mahkamah Agung RI. (2025). Implementasi e-court dan e-litigation. https://www.mahkamahagung.go.id

Marsudin, N., & Rumadan, I. (2020). Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia (hal. 40). Kencana.

Maskanah, U. (2025). Artificial intelligence in civil justice: Comparative legal perspectives and Indonesia’s readiness. Jambura Law Review, 7(2), 297–318.

Mulyani, S., & Prasetyo, D. (2022). Implementasi e-court dalam hukum acara perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Peradilan, 8(1), 33–50.

NIST. (2006). Guide to integrating forensic techniques into incident response (SP 800-86). NIST.

NIST. (2022). Digital investigation techniques: A NIST scientific foundation review (NIST IR 8354). NIST. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8354.pdf

Perdana, S. (2021). Pemanfaatan artificial intelligence dalam sistem peradilan Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 4(1), 45–47.

Rani, S. (2019). Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Rajawali Pers.

Rachmadi, U. (2021). Aspek hukum peradilan modern di Indonesia. Sinar Grafika.

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. Jurnal Muhammadiyah Law Review, 8(2), 3.

Stroebel, L., et al. (2023). A systematic literature review on the effectiveness of deepfake detection technologies. Big Data & Society.

Teddy, L. (n.d.). Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. Nusaputra. https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial

Usman, M. Y., et al. (2024). Transformasi budaya hukum: Membangun kesadaran hukum di masyarakat multikultural. Unes Law Review, 7(2), 679.

Yeung, K. (2018). Algorithmic regulation: A critical interrogation. Regulation & Governance, 12(4), 505–523.

• pdf