ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA
- Authors
-
-
Jodie Firmansyah Nur
Universitas Bandar LampungAuthor -
Luthan Ramadhanta Kholani
Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Farhan Aly
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pejabat Negara, Hukum Pidana, Keadilan
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus konkret. Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas, namun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi pejabat negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
- References
-
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia,
2025.
Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Irawan, D., & Suryani, R. (2018). Studi Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan U- Turn pada Jalan Perkotaan. Jurnal Teknik Transportasi, 21(1), 72-84.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Frans Hendra Winarta. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Yulianto, A. (2019). Korupsi Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-08-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risalatul Dinda Maulidah, Nugroho Dwi Yulianto, LITERATURE ANALYSIS: DETENTION OF DIPLOMAS AS A FORM OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE INDONESIAN LABOR SECTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazhara Zahra, Stefhani Daniela, Dian Eka Prastiwi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI DALAM KASUS BANSOS COVID-19: STUDI KASUS JULIARI BATUBARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ayu Indah Poncowati, Laura Ayu Azzahra, Putra Adhi Pratama, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ramadhani Rangkuty, Dinda Ayu Arini Chaniago, Fitria Muchtar Siregar, Irham Mahromy Munthe, Irpan Mauliandi Damanik, Nia Amelia Suhada Dalimunthe, Rahman Al-Fauzi Siregar, ASPEK KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KEJAHATAN DIGITAL REMAJA: STUDI UU ITE DAN FAKTOR SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ali Imran, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amelia Febrianti, Alya Rahmadella, Aline Yunia Muntaha, Anugra Agustian Ekaputra, Iskandar, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Indah An Nisa, Fatty Cantika Azzahra, Hafidza Zia, PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akhmad Kautsar Fattah, Handar Subhandi Bakhtiar, CROSS-BORDER PROPERTY OWNERSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: SUATU STUDI PERBANDINGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.