IMPLIKASI HUKUM REFORMASI UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN
- Authors
-
-
Zayyan Syafiqah Aggistri
Universitas TarumanagaraAuthor -
Ariawan Gunadi
Universitas TarumanagaraAuthor
-
- Keywords:
- Badan Usaha Milik Negara, Business Judgment Rule (BJR), Akuntabilitas, State-owned enterprises, Accountability
- Abstract
-
Reformasi hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN. Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis preskriptif, dengan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Konflikasi yang dihadapi dalam penerapan BJR dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara perubahan undang-undang BUMN dan undang-undang lainnya yang relevan.
Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, Business Judgment Rule (BJR), Akuntabilitas.
Abstract
Legal reform of State-Owned Enterprises (BUMN) is currently a major concern in efforts to improve the performance and accountability of BUMN. One crucial aspect of this reform is the application of the Business Judgment Rule (BJR) in decision-making by directors. This study uses a normative legal approach combined with prescriptive analysis, with secondary data consisting of three types of legal materials, namely secondary, primary, and tertiary legal materials. The analysis technique used is the literature study technique to answer existing legal problems. The conflicts faced in the application of BJR can provide legal certainty and protection for directors, but also requires a deep understanding of the relationship between changes to BUMN laws and other relevant laws.
Keywords: State-owned enterprises, Business Judgment Rule (BJR), Accountability.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-05-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zayyan Syafiqah Aggistri, Wilma Silalahi, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN TIDAK TRANSPARAN OLEH INFLUENCERDI TIKTOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zayyan Syafiqah Aggistri, EFEKTIVITAS SERTIFIKAT HAK MILIK DAN DATA PETA BIDANG DALAM PEMBUKTIAN HAK PADA SISTEM INFORMASI PERTANAHAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Riwanda Nurqolbi, Harvanna Tegar Prawira Harun , Ridho Maulana Kusuma , Ahmad Ariiq Mushaddiq, Syarifah Soraya Zein Al Habsyi, Tasya Salsabila Rachman, Nadia Fitriani Ardiansyah, Matthew Nathanael Gultom, Suryaningsi Suryaningsi, STRATEGI UPAYA BELA NEGARA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA PADA ERA SOCIETY 5.0 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- I Wayan Sunawan, PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NEGARA YANG MENGALAMI ANCAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Venesia Anandita Mulya, MENGGALI POTENSI PERJANJIAN PERDAGANGAN II-PTA INDONESIA - IRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfikri Mukmin Ramadhan, Fadil Ramadhan, Hilal Hamdi, NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER:DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Indah An Nisa, Fatty Cantika Azzahra, Hafidza Zia, PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Noer Septia Marenah, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, Moh Salman Al Farisi Baidaie, Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akhmad Kautsar Fattah, Handar Subhandi Bakhtiar, CROSS-BORDER PROPERTY OWNERSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: SUATU STUDI PERBANDINGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anesva Sari Della, Ratu Dian Latifah, Putri Ananda Asisti, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, PERAN DITJEN IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.