IMPLIKASI HUKUM REFORMASI UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN
- Authors
-
-
Zayyan Syafiqah Aggistri
Universitas TarumanagaraAuthor -
Ariawan Gunadi
Universitas TarumanagaraAuthor
-
- Keywords:
- Badan Usaha Milik Negara, Business Judgment Rule (BJR), Akuntabilitas, State-owned enterprises, Accountability
- Abstract
-
Reformasi hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN. Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis preskriptif, dengan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Konflikasi yang dihadapi dalam penerapan BJR dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi direksi, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara perubahan undang-undang BUMN dan undang-undang lainnya yang relevan.
Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, Business Judgment Rule (BJR), Akuntabilitas.
Abstract
Legal reform of State-Owned Enterprises (BUMN) is currently a major concern in efforts to improve the performance and accountability of BUMN. One crucial aspect of this reform is the application of the Business Judgment Rule (BJR) in decision-making by directors. This study uses a normative legal approach combined with prescriptive analysis, with secondary data consisting of three types of legal materials, namely secondary, primary, and tertiary legal materials. The analysis technique used is the literature study technique to answer existing legal problems. The conflicts faced in the application of BJR can provide legal certainty and protection for directors, but also requires a deep understanding of the relationship between changes to BUMN laws and other relevant laws.
Keywords: State-owned enterprises, Business Judgment Rule (BJR), Accountability.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-05-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zayyan Syafiqah Aggistri, Wilma Silalahi, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN TIDAK TRANSPARAN OLEH INFLUENCERDI TIKTOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zayyan Syafiqah Aggistri, EFEKTIVITAS SERTIFIKAT HAK MILIK DAN DATA PETA BIDANG DALAM PEMBUKTIAN HAK PADA SISTEM INFORMASI PERTANAHAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Suci Trianjani, Arta Nanda Kamila, Yasinta Diva Negara, Irsyaf Marsal, PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB, OBJEK SENGKETA, DAN KEKUATAN PUTUSAN FINAL MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anesva Sari Della, Ratu Dian Latifah, Putri Ananda Asisti, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, PERAN DITJEN IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, Radjendra Al-Fattah Banu, Muhammad Sultan Mandalika, HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfindo Andry Saputra, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fitri Amanda, Dara Aulia Yuman, Kayana Deeva Canthiqa, Alya Najwa Zulfa, Irsyaf Marsal, MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afny Azzahra Siagian, Zahra Utami Aprilia, Muhammad Faiz Ridho, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Khumairoh, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Shelviana Putri Atmaja, Fadya Kumala Dewi, Farikha Sabilillah, Meyna Alisiya Putri, Fahmi Fairuzzaman, Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, Camelia Camelia, ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Nawalul Hidayah, Tajul Arifin, KORELASI HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO.3415 dAN PASAL 1 UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.