ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan karakteristik kondisi atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018–2023. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang diukur dengan menggunakan tujuh dimensi keuangan dalam metode pengukuran yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yaitu dimensi Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Layanan, dan Solvabilitas Operasional. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Audited Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018–2023 serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2018–2023 berada dalam kategori Cukup Sehat, dengan rata-rata nilai indeks komposit sebesar 0,52. Capaian ini dipengaruhi oleh dimensi fleksibilitas keuangan yang mencatat rata-rata indeks tertinggi sebesar 0,66 atau Sehat, yang disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan normal, serta dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek yang mencatat rata-rata indeks terendah sebesar 0,42 atau Kurang Sehat, yang disebabkan oleh penurunan pada aset lancar. Selanjutnya, hasil analisis karakteristik kondisi keuangan menunjukkan bahwa tahun dengan indeks komposit tertinggi memiliki jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran masyarakat, efisiensi keuangan, dan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta profil umur masyarakat yang lebih rendah dibandingkan tahun dengan indeks komposit terendah.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
[1] Abdullah, K., Jannah, M., Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari, M., & Hasda, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif (N. Saputra, Ed.; Juli 2022). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. http://penerbitzaini.com
[2] Achmad, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). Administrasi Pemerintahan Daerah (L. Dwi, Ed.). Askara Sastra.
[3] Afifah, R. N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPKD Provinsi DKI Jakarta). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
[4] Amruddin, Priyanda, R., & Agustina, T. S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif (F. Sukmawati, Ed.; 1st ed.). CV. Pradina Pustaka Grup.
[5] Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1st ed.). UB Press.
[6] Anita. (2018). Analisis Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada PT. HM Sampoerna Tbk Periode 2013-2017). Universitas Fajar.
[7] Asturi, B., Khairiah, D., & Anggara, Y. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. JAKTIA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Tekonologi Informasi Akuntansi, 1(1), 41–49.
[8] Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5).
[9] Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). Manajemen Keuangan Daerah (D. Winarni, Ed.; 1st ed.). CV.Eureka Media Aksara.
[10] Edwar, H. (2016). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, XLII(1), 1–10.
[11] Fauzan, H. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2009-2018. Universitas Siliwangi.
[12] Febriani, M. (2022). Analisis Rasio Arus Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Politeknik Negeri Lampung.
[13] Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Maret 2022). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
[14] Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. Majalah Neraca, 17(1), 122–147. https://jatengdaily.com,
[15] Hadinata, A. (2022). Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Issue H) [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11641
[16] Julianti, C. I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Barat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
[17] Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) (A. Rofiq, Ed.). CV. Jagad Media Publisher.
[18] Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4, 1–10. https://doi.org/10.52738/pjk.v4ix.526
[19] Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149–163.
[20] Nafi’ah, B. I. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung. Politeknik Keuangan Negara STAN.
[21] Nainggolan, E. O. (2022). Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada PAD Kota Pematangsiantar di Masa Pandemi Covid-19 [Politeknik Keuangan Negara STAN]. http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/2351
[22] Nurcholis, H., & Enceng. (2019). Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah (3rd ed.). Universitas Terbuka.
[23] Priyono, C. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. ABIS:Accounting and Business Information Systems Journal, 6(1), 1–36. https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246
[24] Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Among Makarti, 15(1), 90–104.
[25] Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (W. Putra, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
[26] Putri, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta Periode 2011–2021. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
[27] Rachman, B. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019). INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 2, 11146.
[28] Rakadewa, V. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
[29] Ritonga, I. T. (2014). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (1st ed.). Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
[30] Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula (Muzakkir, Ed.; Edisi Revisi). Pusaka Almaida.
[31] Santos, J. A. R. (1999). Cronbach’s Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales. Journal of Extension, 37, 1–5.
[32] Santoso, R. T., Syukri, M., Ermawati, D. A. P., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 1(1). https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx
[33] Septarina, T. S. (2022). Implikasi Pelaksanaan Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020. Politeknik Keuangan Negara STAN.
[34] Shellyna, Putri, S. T., Yanty, Marcelino, & Akbar, M. A. (2022). Perbandingan Kepentingan antara Dana Darurat dan Dana Pensiun beserta Pengelolaannya. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 19(2), 205–216. https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium
[35] Solihah, R. (2019). Buku Ajar Pengantar Ilmu Pemerintahan (3rd ed.). Universitas Terbuka.
[36] Sriyani, Oktantiasari, A., & Claudia, C. (2022). Penyajian Laporan Operasional Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo. JMari, 3(1), 86–101.
[37] Sugiman. (2023). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316
[38] Tahirah. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
[39] Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id
[40] Vebiani, D., Nugraha, & Dian Hardiana, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research, 1(1), 113–126.
[41] Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. Bappenas Working Papers, 5(1), 97–119. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117
[42] Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2044–2070.
[43] Wulandari. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Dasar untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Samudera Indonesia Tbk. Universitas Dharmawangsa.