ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PPDB
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia, dengan fokus pada implementasi, dampak, dan tantangan di berbagai daerah. Sistem zonasi secara resmi telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan serta menghilangkan stigma "sekolah favorit". Dalam sistem ini, jarak tempat tinggal menjadi kriteria utama dalam penerimaan siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, yang bersumber dari jurnal akademik, peraturan pemerintah, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi sangat bervariasi, tergantung pada kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah, kesetaraan kualitas sekolah, dan dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun kebijakan ini telah berhasil mendorong akses pendidikan yang lebih merata di beberapa wilayah, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan daya tampung sekolah, kesenjangan kualitas antar sekolah dalam zona, serta isu seperti manipulasi alamat. Resistensi sosial dan kurangnya sosialisasi publik yang komprehensif turut memperumit pelaksanaan kebijakan ini. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan zonasi diintegrasikan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan distribusi guru dan sarana sekolah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan kebijakan pendidikan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
[1] Anshori, “Penerapan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar,” Administrasi Pendidikan, pp. 134–142, 2022.
[2] L. D., “Reformasi Zonasi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Peluang dan Tantangan,” Reformasi Kebijakan Pendidikan, pp. 22–23, 2024.
[3] R. N. Dewi, “Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan dan Perbatasan,” Kajian Kebijakan Pendidikan, pp. 45–56, 2023.
[4] Lestari, “Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Zonasi Pendidikan: Kajian Kasus di Jawa Barat,” Sosial dan Pendidikan, pp. 88–96, 2022.
[5] Lestari, “Reformasi Zonasi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Peluang dan Tantangan,” Jurnal Reformasi Kebijakan Pendidikan, pp. 22–23, 2024.
[6] Mahmud, “Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas,” JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, vol. 6, no. 2, pp. 53–59, 2023.
[7] Maulida, “Ketimpangan Mutu Pendidikan Pasca-Zonasi,” Evaluasi Pendidikan Nasional, pp. 78–85, 2022.
[8] Pramudito, “Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Transparansi PPDB Sistem Zonasi,” Teknologi Pendidikan Daerah, pp. 31–40, 2024.
[9] Prasetyo, “Pemerataan Pendidikan Melalui Zonasi: Harapan dan Realitas,” Pendidikan dan Pemerataan, pp. 101–110, 2023.
[10] N. Rahira, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 24 Makassar,” Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, 2023.
[11] Rahman, “Tantangan Teknis Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di Wilayah Urban dan Rural,” Manajemen Pendidikan Daerah, pp. 55–56, 2023.
[12] D. C. Sabrina, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru,” pp. 127–138, 2020.
[13] Santoso, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Zonasi,” Inovasi Pendidikan Lokal, pp. 44–57, 2023.
[14] Tawakkal, “Resistensi Sekolah Eks-Unggulan terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Luwu,” Jurnal Administrasi Terapan, Sulawesi Selatan, n.d.