ANALISIS PENERAPAN APLIKASI OSS SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DPMPTSP KABUPATEN SORONG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan aplikasi Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah menetapkan sistem OSS sebagai inovasi dalam percepatan penyelenggaraan perizinan usaha secara terintegrasi secara elektronik. Implementasi OSS bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor investasi dan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pegawai pelaksana OSS, serta dokumentasi terhadap kebijakan dan sarana pendukung pelaksanaan OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS di DPMPTSP Kabupaten Sorong telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi antara lain tersedianya sarana prasarana layanan yang cukup memadai dan komitmen dari pihak DPMPTSP. Namun di sisi lain, masih dijumpai berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, pemahaman masyarakat (khususnya pelaku UMKM) yang masih rendah terhadap prosedur OSS, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan ketidaksesuaian data NIK dengan data Dukcapil. Meskipun demikian, kehadiran OSS memberikan manfaat signifikan berupa percepatan proses perizinan, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi layanan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan intensif bagi pegawai, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan jaringan infrastruktur, serta sosialisasi berkelanjutan mengenai prosedur dan manfaat OSS sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.