IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GADING FAJAR KABUPATEN SIDOARJO
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang diteruskan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 84 tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan pedagang kaki lima dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia serta resistensi dari para pedagang terhadap kebijakan relokasi. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas kuliner terpusat dan penegakan aturan di lapangan. penertiban yang efektif ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kawasan PKL yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Aditya, R. A. (2023). Implementasi Inovasi Anjungan Dukcapil Manditi (ADM) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Universitas Negeri Sebelas Maret.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik (Cetakan 1). CV Pustaka Setia.
Anggresu, G., Tulusan, F., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik, 5(77), 1–10.
Aulia, A. R., & Efendi, Y. (2023). Jurnal Strategi Penataan PKL PP. Jurnal Strategi Penataan PKL PP, 1(2).
Budiman, B. (2010). Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. 27.
Eka, F. (2017). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Dari Alun-Alun Ke GOR Sidoarjo).
Febriyanto, S. (2014). Proposal Pkm Penelitian - Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Sebagai Solusi Masalah Kemacetan Di Kota Malang.
Harsono, I., Kurniawan, D., Ramadhan, R., Adi Cakranegara, P., Agus Rachmat, T., Mataram, U., Yapis Dompu, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, S. (2024). Pemberdayaan Pekerja Informal: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Lingkungan Urban. Communnity Development Journal, 5(1), 1849–1855.
Indrawan, R. D. (2015). Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan, Kota Surabaya.
Jumhur, J. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(1), 125. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11464
Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan Perilaku Birokasi. UNG Press.
Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Independent: Journal of Economics, 1(1), 205–221. https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p205-221
KUSUMAWARDANI, E. (2023). EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.
Luankali, B. (2007). Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan (1st Ed.). Amelia Press.
Moleong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja.
Nilamsari, F., & Prabawati, I. (2019). Dampak Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Publika, Vol 7 No 8 (2019).
Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik : Implementasi Dan Pengendalian.
Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 130. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991
Pappa, W. (2022). Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Pergerakan Transportasi Di Jalan Paccerakkang Kelurahan.
Persada, M. A., Fatmawati, R., & Rahayu, M. J. (2023). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Di Taman Pakujoyo Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi The Impact Of Street-Vendor Arrangement At Pakujoyo Park On Socio-Economic Conditions. Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Pemukiman, 5(2), 78–86.
Powatu, V. R. A. (2024). Peran Sektor Informal dalam Ekonomi Nasional. Vol. 1 No. 5 (2024): Ekonomi, 1(No.5), 1–13.
Purnomo, E., & Puguh Martomo, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl Oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Jurnal Syntax Admiration, 5(2), 517–523. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1035
Suhada, U., & Ridwan, M. (2024). PENGARUH UMKM BERBASIS DIGITAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KECAMATAN MASAMBA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). 8(2), 2249–2260.
Tachjan, D. H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.