IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS IZIN PEMAKAIAN TANAH (SURAT IJO) MENJADI HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN (STUDI PADA BPKAD KOTA SURABAYA)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perubahan status Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo) menjadi Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Surabaya, dengan fokus pada peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kebijakan ini diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014 dan Perwali Nomor 88 Tahun 2022, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi warga sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta dinamika politik dan sosial yang kompleks. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk menganalisis enam variabel kritis: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah jelas, kebijakan ini belum berjalan optimal akibat resistensi masyarakat, miskomunikasi, dan sikap birokrasi yang terlalu legalistik. Selain itu, isu Surat Ijo sering dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik, menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Akbar, I. A. (2023). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Masalah Fenomena Surat Ijo di Surabaya. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(4), 17–28.
Cesaria, P., & Fifiana, W. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Hak Pengelolaan “Surat Hijau.” Fakultas Hukum UNDIP.
Gaol, D. N. L., Nadapdap, F. N., Nainggolan, J. A., Faisal, M. H., Sinaga, R. D. F., Trisna, W. A., & Nababan, R. (2024). Implementasi Kebijakan Hukum Agraria Terhadap Pembagian Hak Tanah Garapan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(1), 176–195.
Kurniawan, M. N. (2021). Kasus pertanahan di atas surat hijau di kota surabaya provinsi jawa timur. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Larasati, E. I., & Irianti, L. N. (2020). Konflik Surat Ijo Dalam Penerbitan Izin Pemakaian Tanah Hak Pengelolaan Di Kota Surabaya. Syiah Kuala Law Journal, 4(2), 185–197.
Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru. Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah, 14(2), 47–52.
Miles, M. J., & Hubberman, A. M. (2014). Analisis data Kualitatif. UI Press.
Muhiddin, S. (2022). Sejarah Dan Konflik Surat Ijo Surabaya: Diberikan Ke Rakyat Tapi Tidak Bisa Didaftarkan. https://harian.disway.id/read/674152/sejarah-dan- konflik-surat-ijo-surabayadiberikan-ke-rakyat-tapi-tidak- bisa-didaftarkan-7
Neuman, W., & Lawrence. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. PT. Indeks.
Purba, B., Situmorang, E. J. Y., Annurradi, M. A. S., Siagian, H., & Hutagalung, M. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia. Economic Reviews Journal, 3(3), 2145–2150.
Putra, A. C. (2015). Politisasi Surat Ijo Surabaya Pemanfaatan Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (GPHSIS) Untuk Kepentingan Politik. . . Polit. Muda, 4(1), 21–30.
Ramdani, M. F. (2020). Implementasi Kebijakan Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(6), 731–766.
Sinaga, P. (2020). Konflik dan reformasi agraria di Indonesia: Tantangan dan harapan. Journal of Government (JoG), 5(2).
Sriwati, S. (2019). Surat Ijo Dipandang Dari Dasar Hukum Dan Pelaksanaannya. Jurnal Education and Development, 7(4), 383–389.
Sukaryanto, S. (2016). Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik -Resolutif). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2(2), 165.
Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasiona, 6(3), 459–478.
Tamsil, Rahman, Indri, S. N., Wardhana, M., & Perwitasari, D. (2019). Strengthening Regulation In Conflicts Between The “Surat Ijo” Holder / Land Use Permit (IPT) With The Government Of Surabaya City As The Implementation Of Agrarian Reforma. Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019).
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404