Peran Pemerintah Daerah dalam Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Sungai
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis proses perumusan kebijakan lingkungan di tingkat lokal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders kunci dan analisis dokumen kebijakan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan kompleks dalam pengendalian pencemaran sungai, meliputi keterbatasan koordinasi antar-dinas, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, dan partisipasi publik yang masih bersifat formalitas. Namun, penelitian juga mengungkap praktik baik dimana kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, dan masyarakat terbukti efektif meningkatkan kualitas pengelolaan sungai. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wawasan tentang environmental governance dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual sesuai karakteristik lokal. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, serta penegakan regulasi yang konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif di tingkat daerah.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.