WORLDCOIN DAN ANCAMAN PRIVASI BIOMETRIK: TINJAUAN CYBER ETHICS DALAM KONTEKS REGULASI DIGITAL INDONESIA

Abstract

Artikel ini membahas proyek Worldcoin dalam konteks risiko pelanggaran privasi dan cyber ethics di Indonesia, dengan melhat implikasinya terhadap keamanan digital dan perlindungan data biometrik warga negara. Worldcoin, yang menggunakan verifikasi biometrik iris mata, menimbulkan kekhawatiran etis karena operasionalnya tidak diiringi dengan kesiapan regulatif dan literasi digital yang memadai di negara berkembang. Studi ini menggunakan metode deskriptif-analitik dan pendekatan top-down untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia merespons ancaman tersebut melalui kerangka resilience governance. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, ketimpangan informasi antara penyedia teknologi dan masyarakat, serta absennya regulasi biometrik yang spesifik telah menciptakan kondisi rawan eksploitasi. Artikel ini menegaskan pentingnya peran negara dalam membangun ketahanan digital melalui edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengawasan terhadap praktik pengumpulan data biometrik. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi dalam wacana keamanan non-tradisional, khususnya pada perlindungan identitas digital dan hak privasi di era transformasi teknologi.

Kata Kunci: Worldcoin; Privasi Biometrik; Etika Siber; Regulasi Digital; Resillience Governance

Abstract

This article examines the Worldcoin project in the context of privacy risks and cyber ethics in Indonesia, focusing on its implications for digital security and the protection of citizens’ biometric data. Worldcoin, which relies on iris-based biometric verification, raises ethical concerns due to its operation in developing countries that often lack adequate regulatory frameworks and digital literacy. This study employs a descriptive-analytical method with a top-down approach to analyze how the Indonesian government responds to these threats through the lens of resilience governance. The findings indicate that low digital literacy, informational asymmetry between technology providers and users, and the absence of specific biometric regulations have created exploitable conditions. This article emphasizes the critical role of the state in building digital resilience through public education, regulatory enforcement, and oversight of biometric data collection practices. Thus, the study contributes to the discourse on non-traditional security, particularly in safeguarding digital identities and privacy rights in the age of rapid technological transformation.

Keywords: Worldcoin; Biometric Privacy; Cyber Ethics; Digital Regulation; Resillience Governance