PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Morientes Sihaloho
Universitas Bandar LampungAuthor -
Andika Syahputra
Universitas Bandar LampungAuthor -
Fahri Indra Saputra
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- peranan kepolisian, sistem peradilan pidana, penegakan hukum
- Abstract
-
Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polri menunjukkan bahwa Nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah tugas yang utama, Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah progres peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dwiki Wafiq Fitriawan, PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Khalisa Noer Afina, Sesilya Karisma Dewi Ayu Hermawan, URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM KONTEKS REFORMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Johan R.M. Simbolon, Rivaldo Putra Sinaga, Samuel Tuppal Rumahorbo, Gregorius Simbolon, Heddy Deprianta Tarigan, Elisabeth Suhartania Baeha, URGENSI TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Naufal Qushoyyi, Wevy Efticha Sari, Dwi Putri Lestari, PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Andre Scondery, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REMAJA DALAM KASUS ABORSI DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KUHP DAN UU KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Novia Dwi Rahmadani, Ghinaya Zalfa Kanza, Asep Suherman, PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tabi’ina Difa’izzatul Azka, Zainudin Hasa, KEWAJARAN DAN BATASAN PEMBELAAN DIRI: KASUS KORBAN PERAMPOKAN YANG MEMBUNUH PELAKU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.