KETIDAKADILAN AKSES TERHADAP ORBIT GEOSTASIONER: ANALISIS KRITIS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL LUAR ANGKASA
- Authors
-
-
Brian Maulana Muhammad Syiahuputra
UPN Veteran JakartaAuthor -
Nayara Dihati
UPN Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Orbit Geostasioner, Negara Berkembang, Hukum Luar Angkasa, Outer Space Treaty, ITU, Keadilan Distribusi, Akses Setara
- Abstract
-
Orbit geostasioner (GSO) merupakan sumber daya strategis yang sangat penting dalam era komunikasi dan teknologi global. Namun, pengalokasian orbit dan spektrum frekuensi yang terkait masih didominasi oleh negara maju, sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi negara berkembang. Artikel ini menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif hukum luar angkasa internasional, khususnya melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan rezim pengaturan International Telecommunication Union (ITU). Ditemukan bahwa meskipun terdapat asas-asas seperti “province of all mankind” dan “equitable access”, implementasinya masih bersifat formalistik dan kurang menjawab kebutuhan redistributif. Dengan pendekatan kritis terhadap prinsip keadilan distributif dan kesetaraan antarnegara, artikel ini menyoroti perlunya reformasi regulasi orbit geostasioner agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Joshua Serafim Tangka, PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DENGAN PENDEKATAN TEKNOLOGI, HUKUM, DAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bulan Putri Wijaya, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PASAR TRADISIONAL: STUDI EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raka Dhamang Pangaribawan, Bayu Aji Fadiansyah, Mahfudz Rizal Setiawan, Ghalih Dwi Wibowo, Saif Maulana Putra Susila, Galang Andi Sunarto, Arief Budiono, IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEGAWAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoga Saputra Siagian, Debora, PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERDAKWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Krisna Kurniawan, Ahmad Haikal Sahab, Al Farell Omar Luthfi, Muhammad Farhan, Dwi Desi Yayi Tarina, ANALISIS SENGKETA AHLI WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nayyara Putri Aliya, Fathan Hariz, Chris Matthew Tobing, Yasmin Fakhira Khairatun Hisan, BENTURAN HUKUM PARIWISATA DAN HUKUM ADAT: STRATEGI HARMONISASI REGULASI DALAM PENGELOLAAN KEK MANDALIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabilla Putri Kartini Farid, Irwan Triadi, ANALISIS SENGKETA PERBURUAN PAUS JEPANG-AUSTRALIA DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cindy Valentina, Baidhowi Baidhowi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM AKAD MURUBAHAH DI BANK SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Afifah, Mutiara Deja Saputri, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Iskandar Iskandar, Sonia Ivana Barus, PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SANKSI DISIPLIN ASN DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN NASIONAL PASCA UU NO. 20 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfikri Mukmin Ramadhan, Fadil Ramadhan, Hilal Hamdi, NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER:DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.