PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN
- Authors
-
-
Raffi Fathin Saputra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Ilyasa Laits Sambarana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Christian Joseph Silaban
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Rayhan Algiffari Suharno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Mahmud Aqil
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pemerintah Daerah, Regulasi, Budaya, Ekonomi Lokal, Pariwisata Setu Babakan, Local Government, Regulation, Culture, Local Economy, Setu Babakan Tourism
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan budaya lokal di destinasi wisata Setu Babakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UMKM menunjukkan inisiatif lokal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih tegas, inklusif, dan terkoordinasi agar pemberdayaan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
This study examines the strategic role of local governments in formulating regulations to support economic development through the empowerment of local culture at the Setu Babakan tourism destination. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although various regulations have been issued by central and local governments, their implementation still faces challenges, especially in coordination among stakeholders. Furthermore, the active participation of MSME actors shows local initiatives in maintaining economic stability. In conclusion, firmer, inclusive, and well-coordinated regulations are needed to ensure that cultural empowerment can proceed sustainably and provide real economic benefits to the community.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raihan Ramadhan, KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA INVESTOR ASING DAN KEBIJAKAN NEGARA: STUDI KASUS APPLE DALAM SKEMA JOINT VENTURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Melfia Maharani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Firganefi, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Yasmeen Auliandini Arafah, Shaffa Nathaniela, Rizka Nurhanifa Amelia, Jessika Stefany Dyana, DISIPLIN SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM STRUKTUR MILITER: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuni Amanda, Irwan Triadi , KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bidadari Jelly Luciana, DAMPAK HUKUM PEMANFAATAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH NON-ANGGOTA TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN KOPERASI SAAT TERJADI GAGAL BAYAR DITINJAU BERDASARKAN UU KOPERASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Khalisa Noer Afina, Sesilya Karisma Dewi Ayu Hermawan, URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM KONTEKS REFORMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bulan Putri Wijaya, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PASAR TRADISIONAL: STUDI EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Luthfia Choiru Nisa’, Arief Suryono, IMPLIKASI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Studi Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahiratun Nisa’ M.A, Rahmatul Hidayati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.