PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN
- Authors
-
-
Raffi Fathin Saputra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Ilyasa Laits Sambarana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Christian Joseph Silaban
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Rayhan Algiffari Suharno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Mahmud Aqil
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pemerintah Daerah, Regulasi, Budaya, Ekonomi Lokal, Pariwisata Setu Babakan, Local Government, Regulation, Culture, Local Economy, Setu Babakan Tourism
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan budaya lokal di destinasi wisata Setu Babakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UMKM menunjukkan inisiatif lokal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih tegas, inklusif, dan terkoordinasi agar pemberdayaan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
This study examines the strategic role of local governments in formulating regulations to support economic development through the empowerment of local culture at the Setu Babakan tourism destination. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although various regulations have been issued by central and local governments, their implementation still faces challenges, especially in coordination among stakeholders. Furthermore, the active participation of MSME actors shows local initiatives in maintaining economic stability. In conclusion, firmer, inclusive, and well-coordinated regulations are needed to ensure that cultural empowerment can proceed sustainably and provide real economic benefits to the community.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dina Angelina, Romi Faslah, TANTANGAN DAN PROSPEK STANDARISASI HALAL INDONESIA DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Firmansyah, PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADA DI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Annisa Defifa, Rafa Naura Apendi, Lailatul Nasywa, Vallerina Putri Eldayan, Yurisyah Amalia Putri, Dea Ananta, Putri Wulandari, Putri Salsabilla Ramadhani, Bagas Febriadi Nur, SOSIALISASI KEARIFAN LOKAL: MENGENALKAN BOLU KEMOJO KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN CAR FREE DAY DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Inggrid Rista Listanti, Difa Najma, Fidela Atha Yusli, Annisa Aulia Larasati, Tijelia Febriani, Wibbi Siska Wilda, Defrina Maharani Siregar, Sintia Ramadhani Ardi, MEMPERKENALKAN MAKANAN KHAS RIAU BOLU KEMOJO OLEH MAHASISWA UMRI JURUSAN FARMASI KE SDN 192 PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Iwan Setiawan, Nurwati Nurwati, Sudiman Sihotang, ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DESA WISATA BATULAYANG KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG DESA WISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Firmansyah, Nuswantari, Wawan Kokotiasa, PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADA DI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Risma Setiawati, PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA GEMPOLKLUTUK KECAMATAN TARIK SIDOARJO TENTANG MONEY POLITIC PADA PILKADA 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Naila Desriani, Athifa Nesha Fayola, Anisa Savitri, Soffitria Nabilla, Nayla Sarah Putri, Fitri Auliya Muslimah, Ail Salsabila, Syarafina, SOSIALISASI BUDAYA KEARIFAN LOKAL: PENGENALAN MAKANAN KHAS RIAU "GALOPUONG ONDAM" ATAU "PUTRI MANDI" DI PANTI ASUHAN MUFARIDDUN PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yoviansyah, Putrie Clarisa S, Rasetya Hati Satriani, Aulia Rahmawati A, KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.